RADARSOLO.COM-Pilkada Boyolali tahun ini menarik perhatian. Meski merajai kursi legislatif, cabup-cawabup yang diusung PDI Perjuangan Boyolali kalah dalam hitung cepat Pilkada Serentak 2024.
Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Andre Rahmanto menilai, tren pilkada di Boyolali dan Jateng konsisten dengan hasil Pilpres.
Artinya, dukungan partai pemenang legislatif tidak selalu menjamin kemenangan paslon yang diusung.
"Ini ada tren yang terlihat, di mana pemilih di Boyolali, meskipun PDIP menang di legislatif, belum tentu memilih calon yang diusung partai tersebut," jelas Andre, Selasa (3/12/2024).
Raihan suara rival PDI Perjuangan, imbuh Andre, juga dipengaruhi oleh Jokowi effect.
Di mana pemilih cenderung mendukung paslon yang didukung oleh pemerintah pusat.
Pemilih Boyolali juga lebih memperhatikan figur calon pemimpin.
"Dinamikanya cukup seru, bagaimana tim sukses saling beradu gagasan dan misi. Namun, ada juga kampanye negatif antarcalon, meskipun masih dalam batas wajar. Semua ini memengaruhi pertimbangan pemilih," tambah Andre.
Andre juga menyoroti bahwa cabup terpilih menghadapi tantangan besar.
Mengingat mayoritas kursi DPRD Boyolali diduduki oleh PDIP, calon terpilih harus dapat membangun sinergi dan komunikasi dengan anggota legislatif dari partai berbeda.
Diketahui, PDI Perjuangan menduduki 36 kursi legislatif, sementara PKS memiliki 4 kursi, dan sisanya terbagi antara Golkar, Gerindra, serta PPP, yang mengusung paslon rival dan memenangkan hitung cepat.
Jika paslon terpilih nantinya gagal membangun komunikasi dan mendapatkan dukungan, hal ini bisa berdampak pada kelancaran program-program pemerintah.
Baca Juga: UMK Klaten 2025 segera Dibahas, Jika Naik 6,5 Persen Segini Jadinya
"Ini sangat berisiko, karena tanpa dukungan legislatif, program-program yang dijanjikan bisa terhambat," jelas Andre.
"APBD juga membutuhkan persetujuan DPRD, sehingga anggaran tidak bisa cair, dan akhirnya masyarakat yang dirugikan," imbuhnya.
Apakah PDI Perjuangan Boyolali berpotensi menjadi oposisi? Andre menilai hal itu sangat mungkin.
Dinamika di DPRD Boyolali akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan di eksekutif.
Keberadaan oposisi penting untuk check and balance, memastikan eksekutif bekerja secara transparan.
"Namun, jika ini hanya sekedar balas dendam karena kekalahan di pilkada, maka itu tidak menguntungkan masyarakat. Oposisi boleh, tetapi jangan sampai menghambat pembangunan demi kepentingan politik semata," jelas Andre.
Menurut Andre, partai pengusung cabup terpilih harus mengawal program-program yang telah dijanjikan.
Jangan sampai mereka yang sebelumnya mendukung calon terpilih justru tidak memberikan dukungan penuh di DPRD.
"Partai pengusung harus memastikan agar program-program yang dijanjikan bisa terlaksana dengan baik. Jika tidak, akan sangat mengkhawatirkan. Apalagi calon terpilih belum banyak pengalaman di dunia politik," bebernya. (rgl/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono