RADARSOLO.COM- Bupati Boyolali Agus Irawan mendukung penuh pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Susu.
Termasuk terkait dukungannya terhadap peningkatan cakupan kepesertaan JKN.
Hal itu disampaikan langsung bupati saat menerima audensi dari BPJS Kesehatan Cabang Boyolali.
Turut hadir dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga Dinas Sosial Boyolali.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sampai April 2025, Pemkab Boyolali telah berhasil meningkatkan jumlah peserta JKN sebesar 96,89% dan Tingkat keaktifan peserta JKN sebesar 76,63%.
Meski begitu, jika mengacu dari RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan pemerintah pusat, capaian itu belum memenuhi target UHC sebesar 98% dari jumlah penduduk dan tingkat keaktifan peserta sebesar 80% dari peserta terdaftar.
Masih ada tantangan yang harus dicapai Pemkab Boyolali untuk mengejar target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
Maka itu, Bupati Boyolali Agus Irawan merasa perlu menjalin sinergi yang kuat dalam berkomunikasi untuk menguatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait program JKN.
“Kami mendukung perihal konsep gotong-royong yang dilakukan BPJS Kesehatan. Karena pada prinsipnya seseornag yang terdaftar dan membayar iuran, selama dia sehat maka secara tidak langsung akan membantu orang yang sakit,” ujar Agus, Senin (26/5/2025).
Pada kesempatan itu, Agus mengajak seluruh jajarannya di Pemkab Boyolali untuk selalu memberikan edukasi dan informasi terkait program JKN.
Terlebih lagi program JKN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia. Termasuk bagi warga Boyolali.
Menurut Agus, Pemkab Boyolali juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait JKN.
Termasuk menjadi perantara pemerintah yang berhubungan langsung masyarakat sehingga penyebaran informasi menjadi lebih efektif.
“Dengan meningkatkan cakupan kepesertaan diharapkan iuran yang dikelola BPJS Kesehatan mencukupi pembiayaan masyarakat Boyolali. Terutama saat mengakses layanan kesehatan,” ujar Agus.
Agus juga menyampaikan harapannya kepada seluruh masyarakat Boyolali agar terdaftar dalam program JKN.
Apabila ada masyarakat yang belum terdaftar dan memenuhi persyaratan, Pemkab Boyolali siap untuk memfasilitasi melalui Dinsos.
Menurut Agus, jika seluruh masyarakat Boyolali terdaftar aktif sebagai peserta JKN maka dapat terlindungi dari sisi finansial ketika sakit.
Terlebih lagi memudahkan dalam mengakses layanan kesehatan ketika terjadi hal yang kurang diinginkan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Deddy Febrianto mengapresiasi Pemkab Boyolali atas pencapaian terkait cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifannya.
Meski begitu, dirinya tetap berharap dukungan yang lebih dari Bupati Boyolali bersama jajaran mengenai hal itu agar sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
Pada kesempatan itu, Deddy menyampaikan terima kasih kepada bupati dan jajarannya atas dukungan terhadap upaya peningkatan layanan terbaik kepada masyarakat Boyolali.
“Tetapi masih ada peserta yang non aktif, salah satu penyebabnya karena tingkat pemahaman masyarakat terkait program JKN yang belum merata. Jadi perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Boyolali secara berkelanjutan,” ujar Deddy.
Di sisi lain, Deddy juga berharap koordinasi dan kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Boyolali dan Pemkab Boyolali terus dilaksanakan.
Hal itu perlu dilakukan agar target cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan tingkat keaktifan kepesertaan sesuai dengan RPJMN 2025-2029.
Termasuk harapannya mendapatkan predikat UHC Non Cut Off.
Saat audensi tersebut, Deddy juga memperkenalkan salah satu program dari BPJS Kesehatan yakni PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi).
Program tersebut untuk memetakan masyarakat yang belum terlindungai program JKN. Termasuk menyisir masyarakat rentan seperti mereka yang tidak mampu hingga korban PHK.
”Ada juga Program SRIKANDI, dimana mekanisme pembiayaan peserta JKN melalui skema pengalokasian sharing dana iuran peserta JKN hak perawatan kelas III bersumber dari Pemda dan pihak ketiga seperti badan usaha, BUMDes, dan lain-lain,” tambahnya. (ren/wa)
Editor : Tri wahyu CahyonoSumber : Radar Solo