RADARSOLO.COM–Fenomena pungutan untuk membeli lembar kerja siswa (LKS) di sekolah telah ditindaklanjudi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali.
Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Disdikbud Boyolali Arief Wardianta mengungkapkan, pihaknya sudah mengecek ke tiga sekolah yang sebelumnya ada laporan tentang pungutan untuk membeli LKS.
Namun, dari hasil penelusuran, Disdikbud tidak menemukan adanya indikasi pungutan untuk beli alat sekolah salah satunya LKS yang dilakukan pengurus maupun tenaga pendidik sekolah.
“Memang ada aduan dana pengembangan, mungkin termasuk LKS juga, sudah diklarifikasi dan komite sudah membatalkan. Wali murid bisa mengambil uang yang sudah dibayarkan,” jelasnya.
Sementara itu, Suyadi, ketua Komisi IV DPRD Boyolali mengapresiasi langkah yang dilakukan Disdikbud.
“Kami sebagai pengawas mengapresiasi jika sudah diklarifikasi dan dikembalikan (pungutan),” jelasnya, Kamis (31/7/2025).
“Walaupun memang tetap salah karena melakukan pungutan, tetapi baik karena sudah mau mengakui,” lanjut dia.
Meski demikian, Suyadi mengungkapkan, komisi IV DPRD Boyolali tidak tinggal diam.
“Insya Allah Senin (4/8), kami (Komisi IV) akan turun ke lapangan untuk meninjau langsung ke sekolah. Bukan sekadar kita menerima informasi tersebut lalu berhenti, karena ditakutkan hanya sekedar formalitas saja,” urai dia.
Tidak hanya mendatangi sekolah yang dilaporkan soal pungutan, tetapi Komisi IV juga akan mendatangi sekolah sekolah lain untuk mengantisipasi kejadian serupa.
“Sebelumnya kan hanya sekedar isu, karena kami belum menerima datanya, Alhamdulillah sudah ada yang mengakui dan sudah dikembalikan juga,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga: Penjelasan Dekan FK UNS terkait Perubahan UKT Profesi Dokter yang Dikeluhkan Mahasiswa
Sebelumnya, Bupati Boyolali juga berjanji turun langsung ke lapangan untuk mengecek adanya dugaan pungutan untuk membeli LKS di sekolah. (fid/wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono