RADARSOLO.COM - Komisi IV DPRD Boyolali meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali untuk mengkaji ulang usulan anggaran seragam sekolah serta lembar kerja siswa (LKS) gratis.
Sebab, anggaran bantuan seragam dan LKS gratis dinilai terlalu timpang dengan anggaran rehabilitasi sekolah rusak.
Hal tersebut direspons Kepala Disdikbud Boyolali Dwi Hari Kuncoro.
“Kalau ditanya ini prioritas mana, ya kami jawab sama-sama prioritas. Karena memang seragam sekolah ini mau gimana tetap dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk siswa baru yang notabene juga masyarakat Boyolali,” beber Kepala Disdikbud Boyolali Dwi Hari Kuncoro, Senin (24/11/2025).
Kuncoro tidak menampik bahwa komposisi anggaran sedikit timpang.
Namun, rehabilitasi sekolah tetap bisa dicapai meskipun tidak menggunakan APBD Boyolali.
Menurutnya, ada beberapa skema anggaran untuk membiayai rehabilitasi sekolah.
Seperti menggunakan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), regrouping sekolah, serta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kalau seragam (gratis), kalau APBD tidak menganggarkan, otomatis tidak bisa,” terang Kuncoro.
Seragam gratis akan diberikan kepada siswa baru di tingkat SD dan SMP.
Terdiri dari seragam OSIS, Pramuka, Batik, serta seragam olahraga.
“Termasuk LKS, itu juga untuk SD banyaknya 10 mapel, SMP 11 mapel, semua siswa baru, di sekolah negeri,” tambah Kuncoro.
Sedangkan untuk jumlah sekolah rusak di Boyolali, Kuncoro menyebut sekitar 104 bangunan SD, 22 SMP, serta 50 TK/PAUD dengan kategori kerusakan sedang hingga kerusakan berat.
Sebelumnya diberitakan, anggaran perbaikan sekolah rusak pada RAPBD 2026 senilai Rp 286 juta.
Sedangkan seragam sekolah dan LKS gratis mencapai Rp 16,4 miliar.
Adapun rinciannya, Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD dan Rp 7,7 miliar untuk SMP.
“Harapan kami, pemerintah lebih memprioritaskan terhadap rehab ruang kelas yang saat ini perlu segera ditangani,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Boyolali Suyadi, Kamis (20/11). (fid/wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono