RADARSOLO.COM - Pemkab Boyolali menyatakan kesiapannya untuk mengawal kebijakan strategis nasional terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Langkah ini diambil menyusul diterbitkannya PMK Nomor 7 Tahun 2026 yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi di tingkat akar rumput.
Baca Juga: Puncak HKB 2026 di CFD Wonogiri: Warga Diedukasi Alat Vertical Rescue hingga Scuba Diving
Namun, Pemkab Boyolali memberikan catatan penting agar proses penguatan ekonomi tersebut dilakukan secara adaptif dan tidak mengorbankan kualitas pelayanan dasar masyarakat desa yang selama ini telah berjalan.
Dukungan Terukur untuk Ekonomi Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Ari Wahyu Prabowo menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman regulasi dan koordinasi lintas instansi.
Sosialisasi secara bertahap juga mulai dilakukan kepada pemerintah desa agar transisi menuju kebijakan KDMP berjalan sesuai dengan jalur hukum.
Ari menegaskan bahwa dukungan terhadap kemandirian ekonomi desa harus tetap berpijak pada kondisi riil di lapangan agar tidak menimbulkan gejolak administratif maupun operasional.
“Pemerintah Kabupaten Boyolali pada prinsipnya mendukung kebijakan strategis nasional yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa," kata Ari.
"Namun demikian, kami juga menekankan bahwa implementasi di daerah harus tetap memperhatikan kondisi riil desa dan prioritas kebutuhan masyarakat,” imbuh dia.
Ari menambahkan, kebijakan ini harus berjalan secara terukur agar keberlanjutan pembangunan di desa tetap terjaga dengan baik.
Empat Langkah Pengawalan Pemkab
Baca Juga: Kepala Desa Puro Apresiasi Kinerja Satgas TMMD di Sragen
Guna memastikan program-program esensial di tingkat desa tidak terganggu oleh kebijakan baru ini, Pemkab Boyolali telah menyiapkan empat langkah strategis.
Langkah tersebut dimulai dengan sinkronisasi perencanaan antara APBDes dengan kebijakan nasional yang didukung APBD, serta penguatan pendampingan teknis oleh Dispermasdes.
Fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikesampingkan.
“Ketiga, penegasan bahwa program prioritas desa seperti pelayanan dasar, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujar Ari.
Langkah terakhir mencakup monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan seluruh anggaran dan kegiatan tepat sasaran serta memberikan ruang bagi desa untuk tetap fleksibel dalam perencanaan sesuai kebutuhan riil warga.
Menjaga Keberlanjutan Pembangunan
Pemkab Boyolali menyadari bahwa setiap desa memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan berbeda.
Dengan memberikan ruang fleksibilitas, diharapkan KDMP dapat tumbuh menjadi motor ekonomi tanpa membebani tata kelola yang sudah ada.
“Desa diberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan pengelolaan prioritas kegiatan sesuai regulasi dan kebutuhan riil di lapangan,” imbuh Ari.
Baca Juga: Targetkan 9 Medali Emas di Porprov 2026, KONI Wonogiri Minta Cabor Pasang Target Rasional
Penegasan komitmen ini diharapkan memberikan ketenangan bagi para perangkat desa dalam menyusun anggaran tahun berjalan.
Pemkab Boyolali bertekad agar kebijakan KDMP tidak hanya sukses secara administratif di atas kertas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi ekonomi kerakyatan tanpa sedikit pun menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat desa.
Menurut Ari, pemerintah Kabupaten Boyolali pada prinsipnya siap mengawal kebijakan ini agar dapat berjalan optimal, memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi desa, namun tetap menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (fid)
Editor : Tri Wahyu Cahyono