RADARSOLO.COM – Hampir 6.000 anak di Boyolali disebut tidak sekolah.
Data tersebut merujuk Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen.
Tingginya anak putus sekolah itu menjadikan Boyolali menempati posisi kedua tertinggi di Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonogiri.
Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali meyakini adanya anomali data yang dipicu oleh faktor geografis dan belum terintegrasinya sistem pendataan siswa secara menyeluruh.
Sebab itu, Disdikbud berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan Kantor Kementerian Agama agar data siswa di madrasah maupun pesantren dapat terintegrasi dengan lebih baik di masa depan.
Guna menekan jumlah anak tidak sekolah, Pemkab Boyolali menyiapkan insentif finansial melalui jalur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pelajar yang bersedia kembali sekolah akan diberikan beasiswa sebesar Rp1 juta per tahun.
Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan bantuan siswa reguler.
"Nominal ini sengaja dibuat lebih tinggi dari bantuan siswa reguler SD/SMP sekitar Rp500 ribu untuk menarik minat mereka kembali belajar," ungkap Sekretaris Disdikbud Boyolali Lasno.
Selain beasiswa, Disdikbud mengaktifkan program “Posyandu Menyapa” bersama kader PKK untuk menyisir data hingga tingkat RT/RW.
Tim penilik sekolah juga dikerahkan untuk melakukan pelacakan door-to-door berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
Bahkan, langkah inklusif diambil dengan menggandeng Rutan untuk membuka kelas khusus bagi warga binaan anak.
Melalui serangkaian langkah ini, Boyolali optimistis angka riil anak tidak sekolah dapat terpangkas dan kualitas pendidikan di setiap kecamatan dapat merata.
Baca Juga: Aksi Heroik Warga Pracimantoro Wonogiri Kepung Pencuri Motor Petani yang Sembunyi di Permukiman
Diberitakan sebelumnya, tingginya jumlah anak tidak sekolah di Boyolali diduga kuat dipengaruhi oleh mobilitas siswa yang bersekolah di luar daerah namun tetap berdomisili di Boyolali.
Beberapa kecamatan dengan angka tertinggi anak tidak sekolah yakni:
- Ngemplak : 540 anak
- Juwangi : 468 anak
- Cepogo : 435 anak
- Selo : 423 anak
Empat kecamatan itu berbatasan langsung dengan kota-kota besar seperti Solo, Magelang, dan Salatiga.
Faktor lainnya disebut karena minimnya pembaruan data dari sekolah asal membuat siswa yang pindah sekolah ke luar daerah otomatis terdeteksi sebagai anak putus sekolah.
Selain masalah wilayah perbatasan, keberadaan siswa di pondok pesantren tradisional juga menjadi kendala dalam pendataan nasional.
Banyak santri yang mengikuti kegiatan belajar reguler setiap hari namun lembaganya belum terhubung dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga status mereka tetap dianggap tidak sekolah oleh sistem kementerian.
Sekitar 1.700 anak juga tercatat belum pernah sekolah, yang diduga merupakan anak usia di bawah 4 tahun yang memang belum masuk usia wajib belajar. (fid)
Editor : Tri Wahyu Cahyono