RADARSOLO.COM - Pemprov Jateng merampungkan draf rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi untuk tahun anggaran 2027.
Kendati telah memasuki tahap final, Pemprov tetap membuka ruang penyerapan aspirasi susulan dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di wilayah eks Karesidenan Solo Raya.
Langkah konfirmasi usulan tersebut dilakukan melalui agenda Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Alun-Alun Kidul Boyolali, Selasa (2/6/2026).
Baca Juga: Pemakaman Wanita Obesitas di Karanganyar Libatkan Crane, Bobot Capai 175 Kg
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan seluruh kepala daerah se-Solo Raya.
Gubernur menjelaskan, forum ini sengaja diselenggarakan secara bergilir di setiap eks karesidenan untuk menerapkan skema pembangunan yang bersifat tematik dan kolaboratif antar-tingkatan pemerintahan.
Untuk wilayah Solo Raya, fokus pembahasan diarahkan pada sektor pariwisata serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
“Sebenarnya Musrenbang sudah final. Jadi, tingkat provinsi dari mulai kabupaten/kota, kemudian provinsi sudah. Tetapi hari ini kami memastikan kembali, meskipun usulan di masing-masing kabupaten/kota itu sudah," terang gubernur usai acara.
"Kami ingin memastikan kembali untuk memberikan apabila ada masukan-masukan lain di masing-masing seluruh kabupaten/kota,” imbuhnya.
Luthfi menekankan pentingnya integrasi program kerja agar kebijakan pembangunan di tingkat provinsi tidak berjalan secara parsial tanpa keterlibatan aktif daerah.
“Artinya apa? Bahwa pembangunan kita itu sistemnya adalah tematik untuk bersama-sama. Jadi, enggak bisa provinsi berjalan sendiri, enggak bisa. Maka kita gandeng lah kabupaten/kota yang bersama-sama. Dan hari ini temanya adalah 2027, yaitu terkait dengan pariwisata dan ekonomi yang berkelanjutan. Intinya itu,” urai Gubernur.
Di samping membahas sektor makro ekonomi, forum koordinasi ini juga menyoroti masalah gangguan keamanan berupa maraknya kawanan kera liar yang turun dari habitatnya ke permukiman warga.
Fenomena konflik satwa dan manusia ini teridentifikasi terjadi merata di sejumlah wilayah, meliputi kawasan Ungaran, kaki Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, hingga Karanganyar.
Gubernur mengungkapkan, salah satu daerah dengan dampak gangguan paling signifikan berada di Kabupaten Boyolali.
Menurutnya, kawanan primata tersebut saat ini cenderung menetap di area pemukiman desa dan enggan kembali ke kawasan hutan.
“(Kawanan kera liar) turun terus enggak mau naik lagi. Boyolali juga kena dan sebagainya. Boyolali ini jumlah penduduk dengan jumlah keranya banyak keranya. Kemudian Sukoharjo, Karanganyar, hampir semuanya penyakit kera yang merambah di desa-desa,” jelas Ahmad Luthfi.
Sebagai langkah penanganan taktis yang selaras dengan regulasi konservasi satwa, Pemprov Jateng berencana mengajukan izin resmi kepada pemerintah pusat guna penambahan kuota penangkapan tanpa membunuh satwa tersebut.
“Jadi, kita nanti akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar kita dapat kuota tangkap. Kuota tangkap dan pengamanan, karena mengamankan kera tidak boleh dibunuh. Jadi, ada kuota tangkap yang nanti ada pawangnya,” tegas Luthfi.
Baca Juga: Keluhkan Nyeri Ulu Hati Saat Beli Obat, Warga Nusukan Solo Mendadak Tumbang dan Meninggal di Selokan
Guna merealisasikan rencana tersebut, Pemprov Jateng akan menambah alokasi jumlah pawang khusus untuk mengevakuasi kera liar di lapangan.
Sinkronisasi program melalui Musrenbang tematik ini diharapkan dapat menyelesaikan hambatan pariwisata sekaligus memitigasi gesekan antara aktivitas masyarakat dengan satwa liar secara terukur. (fid)
Editor : Tri Wahyu Cahyono