RADARSOLO.COM - Memasuki musim kemarau 2026, BPBD Kabupaten Boyolali resmi meningkatkan status kesiapsiagaan.
Pemantauan perkembangan cuaca, debit mata air, dan kondisi embung dilakukan intensif bersama BMKG, Dinas PUPR, dan pemerintah desa setiap hari.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo menjelaskan, pemetaan kerawanan mengacu pada Kajian Risiko Bencana 2022 dan hasil FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan 2025.
"Wilayah dengan tingkat kerawanan relatif tinggi umumnya di kawasan utara dan timur Kabupaten Boyolali. Ada 6 kecamatan langganan: Wonosegoro, Wonosamodro, Juwangi, Kemusu, Tamansari, dan Cepogo," jelas Ari kepada Jawa Pos Radar Solo.
Total 34 desa masuk daftar prioritas kesiapsiagaan. Di Wonosegoro ada Desa Guwo bagian utara, Bojong, Kauman, Lemahireng. Wonosamodro paling banyak.
Yakni Bengle, Bercak, Garangan, Gilirejo, Gunungsari, Jatilawang, Kalinanas, Kedungpilang, Ngablak, Repaking.
Wilayah lain seperti Cabeankunti & Candigatak di Cepogo, Kedungrejo-Watugede-Sarimulyo-Klewor-Kendel di Kemusu, Krobokan-Ngaren-Kalimati-Sambeng-Cerme di Juwangi, serta Sangup-Lampar-Dragan-Jemowo-Lanjaran-Sumur-Keposong-Mriyan di Tamansari.
"Desa terdampak tidak selalu sama setiap tahun. Sangat dipengaruhi curah hujan, panjang musim kemarau, debit sumber air, dan upaya mitigasi warga. Tapi 34 desa ini punya riwayat berulang kekurangan air bersih saat kemarau panjang atau ada fenomena iklim yang bikin hujan turun drastis," kata Ari.
Sementara wilayah lereng Merapi-Merbabu seperti Selo, Musuk, sebagian Cepogo-Tamansari relatif lebih aman karena ditopang mata air pegunungan. Namun dusun jauh dari sumber air tetap berpotensi krisis.
Kecamatan dengan potensi sedang meliputi Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali kota, Gladagsari, Musuk, Sambi, Sawit.
Ari menegaskan kekeringan bukan hanya soal hujan minim. Melainkan ada kombinasi lain, seperti berkurangnya curah hujan saat kemarau, keterbatasan sumber air baku, kondisi geologi-topografi, plus meningkatnya kebutuhan air masyarakat.
“Karena itu penanganannya harus terpadu. Tidak bisa hanya mengandalkan dropping air tangki," tegasnya.
Hingga saat ini, BPBD belum menerima laporan resmi kekeringan maupun permohonan dropping dari pemerintah desa.
"Kami masih tahap pemantauan dan kesiapsiagaan. Untuk jumlah KK atau jiwa terdampak pada puncak Juli-Agustus 2026 masih terlalu dini diprediksi. Data 34 desa ini kami pakai sebagai dasar perencanaan. Penetapan langkah penanganan kami sesuaikan data BMKG dan kondisi riil lapangan," tuturnya.(fid)
Editor : Nur Pramudito