BOYOLALI, Radar Solo – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dengan kebijakan efisiensi.
Bupati Boyolali, Agus Irawan, berencana mendata penggunaan BBM di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta membatasi penggunaan kendaraan dinas berpelat merah yang tidak digunakan untuk kepentingan mendesak.
Agus mengatakan, langkah penghematan perlu dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah saat ini.
Pendataan penggunaan BBM dan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
“Untuk penggunaannya di Pemerintah Kabupaten Boyolali, nanti akan kita data juga. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Pak Sekda dan jajaran terkait untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Agus, Jumat (12/6).
Menurut Agus, seluruh 36 OPD di Kabupaten Boyolali memiliki kendaraan operasional berpelat merah.
Karena itu, pengaturan penggunaan kendaraan dinas perlu dilakukan agar pengeluaran BBM dapat lebih terkendali.
Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut adanya efisiensi di hampir seluruh sektor.
Apabila tidak ada kegiatan yang bersifat mendesak, penggunaan kendaraan dinas akan dibatasi.
“Karena kita tahu dengan situasi dan kondisi keuangan yang memang menuntut efisiensi di semua lini. Kita memiliki 36 OPD dan semuanya juga memiliki mobil pelat merah milik pemerintah kabupaten. Jadi nanti penggunaannya akan kita atur,” lanjutnya.
Meski demikian, Agus memastikan kendaraan yang digunakan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat tidak akan terdampak kebijakan tersebut.
Armada pelayanan publik, seperti kendaraan pengangkut sampah maupun layanan kesehatan, tetap akan dioptimalkan.
“Kalau yang untuk pelayanan tentu akan kita dorong semuanya. Yang sifatnya melayani masyarakat, seperti pengangkutan sampah warga dan layanan lainnya, pasti akan tetap kita dukung,” katanya.
Hingga saat ini, kebijakan teknis terkait pembatasan penggunaan kendaraan dinas masih menunggu hasil koordinasi antara bupati, Sekda, dan kepala OPD terkait.
“Nanti kita koordinasikan dulu dengan Pak Sekda,” tutupnya. (fid)
Editor : Nur Pramudito