RADARSOLO.COM– Pemkab Boyolali menerapkan langkah efisiensi anggaran secara ketat, di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini menyusul adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, serta tindak lanjut dari arahan Perpres Nomor 1 Tahun 2025 sejak awal tahun.
Langkah efisiensi yang diambil mulai dari pemangkasan kegiatan seremonial, hingga kewajiban bagi rombongan pejabat untuk berangkat dan pulang bersama, menggunakan satu mobil operasional saat menghadiri kegiatan.
Bupati Boyolali Agus Irawan mengungkapkan, langkah ini diambil guna memastikan efisiensi diterapkan di setiap lini kegiatan pada masing-masing OPD.
"Akan banyak penerapan efisiensi di setiap kegiatan, baik di OPD masing-masing," ujar Bupati ditemui wartawan, Kamis (18/6).
Agus mencontohkan, saat menghadiri kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ataupun kegiatan yang kebersamaan, tidak semua diundang. Melainkan hanya melibatkan dinas-dinas terkait.
Agus juga menyoroti efisiensi di sektor transportasi kedinasan.
Ke depan, jajaran pejabat tidak boleh lagi berkendara sendiri-sendiri secara beriringan jika menghadiri acara yang sama.
"Artinya tidak semuanya berderet-deret gitu, tapi insya Allah nanti kita akan pakai HiAce kita untuk lebih efisiensi lagi. Nanti satu HiAce untuk mungkin dari jajaran OPD, Pak Sekda, untuk satu kali acara gitu," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali M. Syawaludin menegaskan bahwa pagu belanja rutin yang diterima OPD pada dasarnya sudah dikonfigurasi sangat hemat, sejak pembahasan RKPD dan KUA-PPAS 2026.
Adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi akan disiasati melalui optimalisasi Satgas Penghematan Energi dan perubahan pola budaya kerja.
"Sehingga nanti kegiatan seremonial-seremonial dikurangi, kita perbanyak nanti Zoom Meeting. Seperti hari ini, kita rakor persiapan kebencanaan El Nino, musim kemarau panjang, kita juga adakan secara Zoom," jelas Syawal.
Kebijakan ketat juga diberlakukan untuk menghadiri undangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah maupun instansi vertikal pemerintah pusat.
Seluruh OPD diwajibkan berangkat dan pulang dalam satu kendaraan.
"Tidak boleh lagi sekarang kepala OPD berangkat masing-masing, bawa sopir masing-masing, kemudian minta bahan bakar masing-masing, enggak boleh," tegas Syawaludin.
Ia mencontohkan pembatasan peserta dalam kegiatan TMMD ke depan.
Nantinya, kepala OPD yang diundang cukup OPD yang terkait untuk men-support kegiatan TMMD.
Setda Boyolali berkomitmen mengawali perubahan ini dari internal mereka sendiri.
Jika ada kegiatan bersama, akomodasi akan ditanggung oleh Sekretariat Daerah guna memangkas anggaran bahan bakar di masing-masing OPD.
"Berarti nanti mengurangi. Jadi OPD nyuwun sewu, bahan bakarnya lebih hemat. Intinya kita membangun pola budaya kerja yang sehat," tambahnya.
Kendati pengetatan anggaran dilakukan secara masif, Sekda menegaskan aturan ini dikecualikan untuk OPD yang menyangkut pelayanan publik, kedaruratan, dan misi kemanusiaan.
Pemkab Boyolali juga melakukan penyesuaian berupa penambahan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bidang persampahan, dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
"DLH yang menangani persampahan, karena persampahan ini menjadi persoalan strategis semua daerah, sampai dengan operasional bulan Juni ini saat ini sudah hampir 80% DPA untuk bahan bakarnya memang habis. Makanya kami harus tambah, karena itu sifatnya yang bersifat penanganan kebencanaan, kemendesakan, pelayanan masyarakat, wajib kita penuhi," beber Syawal.
Di luar tiga OPD pelayanan publik tersebut, Pemkab meminta seluruh kepala dinas untuk mandiri, dan kreatif dalam mengelola sisa anggaran yang ada tanpa berharap adanya tambahan di tengah jalan.
"Andai kemudian habis, ya silakan bagaimana menyikapinya, kami kembalikan kepada kepala OPD untuk menunjukkan kemandiriannya. Tematiknya kan kemandirian sekarang, dengan fiskal kita yang berat ini," bener Sekda. .
Langkah pendukung lain yang sudah berjalan di internal Setda Boyolali meliputi pemanfaatan teknologi komunikasi secara maksimal.
Rapat koordinasi internal kini rutin dipanggil cukup melalui pesan singkat WhatsApp (WA) tanpa undangan cetak, optimalisasi rapat via zoom, hingga penyediaan konsumsi rapat seminimal mungkin.(fid)
Editor : Tri Wahyu Cahyono