RADARSOLO.COM - Lebih dari 500 personel gabungan dari berbagai unsur mengikuti Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Indra Prastha, Desa Candisari, Kecamatan Gladagsari, Boyolali, Rabu (24/6/2026).
Agenda ini digelar sebagai langkah taktis mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diproyeksikan oleh BMKG akan berlangsung mulai Juli hingga September.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah Heru Djatmika menjelaskan, apel siaga merupakan tindak lanjut dari draf instruksi kedinasan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait kesiapan menghadapi risiko iklim El Nino.
"Menindaklanjuti hal tersebut, minggu lalu telah diadakan rapat koordinasi di tingkat Kemenko Polhukam yang menginstruksikan agar seluruh jajaran di daerah segera mempersiapkan diri," kata Heru Djatmika usai pimpin apel.
Heru menjelaskan, prediksi BMKG menunjukkan bahwa tahun ini akan diwarnai oleh fenomena iklim El Nino dengan parameter kategori moderat hingga kuat.
Kabupaten Boyolali dipilih menjadi lokasi pusat apel dikarenakan letak geografisnya berada di lereng Gunung Merbabu, yang merupakan salah satu titik dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi di Jawa Tengah.
Berdasarkan pemetaan DLH Jawa Tengah, kawasan pegunungan menjadi area yang paling rentan mengalami peristiwa kebakaran.
Meliputi kawasan Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, hingga Gunung Slamet.
Di samping zona dataran tinggi, potensi ancaman karhutla turut diwaspadai melanda daerah dengan karakteristik iklim kering.
Baca Juga: ASN Tak Senonoh Perekam SPG di Solo Jadi Tersangka, Ini Motifnya
Seperti Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang.
DLH mencatat total luasan kawasan hutan di wilayah Jawa Tengah mencapai kisaran 600 ribu hektare, di mana hampir 50 persen dari luasan tersebut masuk dalam kriteria rawan terbakar.
"Pada 2025, kondisi relatif aman tanpa adanya kebakaran hutan yang berarti karena adanya pengaruh fenomena La Nina. Kasus kebakaran hutan yang cukup besar terakhir kali terjadi pada tahun 2023, namun saat itu masih dapat ditangani dengan baik," urai Heru.
Guna memaksimalkan penanggulangan Karhutla, DLH Jawa Tengah menerapkan pola kerja sama lintas sektor dengan menggandeng jajaran TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota, BPBD, tim SAR, hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Baca Juga: Berapa Harga Honda Vario EVO 160 yang Resmi Rilis di Indonesia? Mengaspal dengan Tampang Balap
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb) Anggit Haryoso menambahkan, pihaknya telah bergerak melakukan sosialisasi intensif yang menyasar hingga ke tingkat perangkat desa serta aparat penegak hukum.
"Sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, kami telah melakukan sosialisasi serta koordinasi intensif dengan jajaran perangkat desa, aparat pemerintah daerah terkait, hingga Aparat Penegak Hukum," jelas Anggit Haryoso.
Anggit menyebutkan, elemen gabungan yang terlibat dalam barisan apel siaga ini meliputi personel TNI, Polri, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), kelompok MPA, Polisi Kehutanan (Polhut), hingga keterlibatan dari kelompok pelajar.
"Kolaborasi ini bertujuan agar seluruh pihak dapat bergerak cepat dalam menjaga wilayah serta memitigasi kejadian kebakaran hutan secara terpadu," urai Anggit.
BTNGMb memberikan perhatian utama pada dua wilayah administratif yang memiliki rekam jejak titik api tertinggi di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.
Dua wilayah tersebut yakni kawasan Kopeng yang masuk dalam yurisdiksi administratif Kabupaten Semarang, serta kawasan Selo yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali.
Baca Juga: MBG Libur Tak Ganggu Serapan Gabah Petani Di Sukoharjo
“Untuk kedua lokasi tersebut, kami memberikan perhatian ekstra, salah satunya dengan membuat sekat bakar secara berkala," tegas Anggit.
Terkait dengan faktor pemicu terjadinya karhutla, BTNGMb mengidentifikasi bahwa faktor kelalaian aktivitas manusia menempati posisi paling dominan.
Karena itu, pihak balai mengeluarkan imbauan tegas agar masyarakat sekitar hutan mulai menerapkan draf Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
Dalam kegiatan tersebut, para personel gabungan turut menggelar draf demonstrasi simulasi taktis penanganan dan pemadaman kebakaran lahan di lokasi bumi perkemahan. (fid)
Editor : Tri Wahyu Cahyono