RADARSOLO.COM- Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Boyolali mencatatkan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali mencatat sebanyak 10.390 calon siswa mendaftar, dengan 10.123 di antaranya diterima di berbagai SD negeri maupun swasta.
Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Hari Kuncoro menjelaskan, bagi calon siswa yang belum tertampung di sekolah umum, peluang belajar masih terbuka lebar.
"Anak-anak yang belum diterima di SD negeri maupun swasta masih bisa bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama," ujar Kuncoro, Jumat (10/7).
Data Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD 2026/2027
-
Total Pendaftar: 10.390 calon siswa
-
Total Diterima (SD Negeri/Swasta): 10.123 siswa (Capaian tertinggi dalam 6 tahun terakhir)
-
Kecamatan dengan Murid Baru Terbanyak: Kecamatan Boyolali (952 siswa)
-
Kecamatan dengan Murid Baru Tersedikit: Kecamatan Sawit (197 siswa)
Meskipun angka kelulusan SPMB tahun ini mencetak rekor baru, Kuncoro menyebut tren pertumbuhan anak usia sekolah di Boyolali sebenarnya cenderung stabil.
Statistik Jumlah Siswa per Angkatan Kelas (SD Makro)
Jumlah peserta didik di Boyolali secara umum relatif stabil dengan rata-rata selisih hanya berkisar seratus siswa antar-angkatan:
-
Kelas 2: 9.796 anak
-
Kelas 3: 9.985 anak
-
Kelas 4: 9.518 anak
-
Kelas 5: 9.835 anak
-
Kelas 6: 9.459 anak
"Jika dilihat per angkatan, selisihnya tidak terlalu jauh, rata-rata hanya berkisar seratus siswa. Jadi gambaran makronya, jumlah peserta didik di Boyolali relatif stabil," imbuh Kuncoro.
Sementara itu, krisis siswa baru terjadi di Kecamatan Sawit.
Berdasarkan rekapitulasi data SPMB terbaru, Kecamatan Boyolali menjadi wilayah dengan pasokan murid baru terbanyak, yakni mencapai 952 siswa.
Baca Juga: Diikuti 2.000 Pegiat, Sekda Sumarno Lepas Gelaran Runwalk UMKM Hari Koperasi di Manahan Solo
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Sawit yang berada di posisi terbawah karena hanya mencatatkan 197 siswa baru.
Menurut Kuncoro, rendahnya angka peserta didik di Kecamatan Sawit merupakan masalah klasik yang terjadi dari jenjang SD hingga SMP.
Bahkan, kuota daya tampung di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, hingga SMP Negeri 3 Sawit hampir tidak pernah terpenuhi setiap tahunnya karena faktor pertumbuhan anak usia sekolah yang sangat minim di wilayah tersebut.
Dampaknya, sejumlah SD di Sawit dilaporkan hanya mendapatkan satu hingga dua murid baru pada tahun ajaran ini.
Daftar SD yang Mengalami Krisis Siswa di Kecamatan Sawit
-
SDN Cepokosawit 1: Hanya mendapat 1 siswa baru pada tahun ajaran ini (Total akumulasi siswa kelas 1-6: 34 anak)
-
SDN Cepokosawit 2: Total seluruh siswa hanya 25 anak
-
SDN Mungup: Total seluruh siswa hanya 20 anak (Satu-satunya SD di wilayah Gombang, berjarak 700 meter dari SDN Kemasan)
-
SDN Manjung: Total seluruh siswa hanya 32 anak
-
SDN Tegalmuncar: Total seluruh siswa hanya 33 anak
Rencana Regrouping Tahap Kedua bakal dilakukan menyikapi ketimpangan jumlah murid tersebut.
Namun, Kuncoro menegaskan bahwa proses penggabungan tidak akan dilakukan secara gegabah.
Ada tiga aspek utama yang menjadi indikator pertimbangan, yakni jumlah murid, kondisi sarana-prasarana (sarpras), serta letak geografis sekolah.
"Regrouping tidak hanya melihat kuantitas murid. Sarana prasarana dan kondisi geografis juga dikaji mendalam agar pelayanan serta akses pendidikan anak-anak tetap berjalan dengan baik,"bebernya.
Dia mencontohkan rencana penggabungan SDN Mungup dan SDN Kemasan yang secara jarak hanya terpisah sekitar 700 meter.
Kendati dekat, rencana ini masih memerlukan komunikasi intensif dengan masyarakat setempat, karena SDN Mungup merupakan satu-satunya fasilitas SD yang ada di wilayah Gombang.
Baca Juga: Sempat Meredup, Sondokoro Kini Bangkit Lewat De'Tasikmadoe Heritage
Di sisi lain, Kuncoro juga menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa melonjaknya minat ke SD negeri dipicu oleh program seragam dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis dari pemkab.
Berdasarkan data stabilitas jumlah siswa per angkatan, kebijakan tersebut terbukti tidak menimbulkan migrasi siswa besar-besaran dari madrasah (MI) ke SD negeri.
"Kekhawatiran bahwa program seragam dan LKS gratis akan mematikan eksistensi sekolah di bawah Kemenag ternyata tidak terbukti. Data di lapangan menunjukkan peta sebaran siswa tetap relatif stabil," tuturnya. (fid)
Editor : Tri Wahyu Cahyono