RADARSOLO.COM - Pemkab Boyolali menggelar rapat koordinasi (rakor) khusus untuk membahas penanganan aktivitas pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kamis (16/7/2026).
Langkah ini diambil guna merespons maraknya aktivitas pendakian ilegal via jalur Selo, di tengah status bahaya erupsi yang hingga kini masih diberlakukan oleh otoritas terkait.
Dalam rakor tersebut, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso menegaskan, aktivitas pendakian ke puncak Gunung Merapi sama sekali belum direkomendasikan demi keselamatan jiwa.
Daerah bahaya Gunung Merapi saat ini masih sama sejak beberapa tahun terakhir.
Yakni dalam radius 3 km dari puncak untuk tidak diakses karena masih ada potensi bahaya erupsi eksplosif.
Agus mengatakan, potensi lemparan materialnya bisa sampai ukuran bongkahan sebesar 20 cm dan sangat membahayakan bagi manusia.
"Dengan probabilitas kejadian erupsi eksplosif yang akan membahayakan para pendaki, maka kami belum menyarankan adanya pendakian," jelas Agus Budi Santoso.
Menurut Agus, potensi ancaman masih sangat tinggi lantaran aktivitas internal Merapi berupa awan panas guguran masih intens terjadi hingga ratusan kali per hari.
Agus sekaligus meluruskan anggapan di tengah sebagian masyarakat yang menilai wilayah sektor utara cenderung lebih aman dari erupsi.
Baca Juga: Genjot Pemenuhan Gizi Keluarga, Pemkab Klaten Pacu Inovasi Pangan Lokal dan Konsumsi Ikan
Karakter letusan Merapi ditegaskannya tidak bisa diprediksi secara sektoral saja.
"Erupsi eksplosif itu potensi bahayanya melingkar ke segala arah. Tidak ada sektor tertentu. Jadi di daerah mana pun, di sektor mana pun ketika dia di dalam 3 km itu masih berbahaya," tandasnya.
"Contohnya kejadian tahun 2013, erupsi eksplosif dan bongkahan batu itu sampai di Pasar Bubrah yang radius 1 km," lanjut Agus.
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) T. Heri Wibowo membeberkan data pelanggaran di lapangan.
Pihaknya mencatat sebanyak 67 pendaki ilegal terjaring oleh petugas sejak akhir 2015 hingga Juni 2026.
Baca Juga: Sering Dianggap Sama, Ternyata "Jam" dan "Pukul" Tidak Selalu Bisa Dipakai Sembarangan
Guna menekan endakian tak berizin ini, BTNGM berkomitmen untuk mengintensifkan patroli di pos-pos penjagaan serta menambah pemasangan papan larangan sebagai sarana edukasi.
"67 itu terdata semua, terus kemudian kita kasih sanksi semua. Tetapi kan sanksinya ya seperti itu, kadang-kadang ya tidak membuat mereka jera. Yang kita tangkap itu rata-rata SMA sampai kuliah," ungkap Heri.
Tidak hanya pengawasan fisik, BTNGM juga mulai membidik ranah digital dengan menelusuri akun-akun media sosial yang kedapatan mempromosikan atau memposting aktivitas pendakian via Selo.
Terkait regulasi sanksi, Heri menambahkan, pendaki ilegal yang terbukti melakukan pengrusakan kawasan hutan, fasilitas sarana-prasarana, atau alat pemantauan milik BPPTKG dapat diseret ke ranah hukum pidana.
Penutupan jalur pendakian ini diakui berdampak langsung pada roda perekonomian masyarakat Selo.
Merespons kondisi ini, BTNGM tengah mengkaji peluang pemberdayaan masyarakat yang berbasis di luar zona bahaya.
"Kalau kita lihat kondisi geografis di Selo itu kan yang rumah paling atas itu kan sudah masuk radius 3 kilo. Makanya kita cari solusi di wilayah-wilayah yang di luar 3 kilo, punya potensi kayak yang di wilayah selatan," ucap Heri.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Boyolali Arif Wardiyanta menambahkan, Pemkab Boyolali sepenuhnya mendukung dan mematuhi rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BPPTKG maupun BTNGM.
"Kita nderek (ikut) saja dari BPPTKG sama Taman Nasional Gunung Merapi. Enggak mungkin Pak Bupati akan memaksakan, iki dibuka, opo kuwi ditutup (ini dibuka, itu ditutup)," jelas Arif Wardiyanta.
Namun Arif tidak menampik adanya benturan kepentingan ekonomi.
Baca Juga: Solo Libatkan Gen Z Jadi Duta Adminduk, Target Sapu Bersih 54 Kelurahan
Selama ini, mayoritas warga Selo menggantungkan hidup sebagai petani sayur pemasok Pasar Cepogo, serta pelaku wisata yang membuka warung di kawasan New Selo.
"Ya otomatis kalau memang Merapi dibuka kan pasti kunjungannya banyak. Pendapatan APBN juga ada, PAD pasti kita juga dapat," akunya.
Meski jalur pendakian ditutup total, Arif menegaskan bahwa Pemkab tidak membatasi mobilitas harian warga lokal untuk beraktivitas di sekitar luar zona inti demi menyambung hidup.
Sebagai solusi jangka panjang mengatasi lesunya sektor wisata, Pemkab Boyolali akan merumuskan program pemberdayaan ekonomi alternatif serta membuka fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi warga terdampak. (fid)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com