RADARSOLO.COM - DPRD Boyolali menerima audiensi perwakilan sekolah madrasah terkait pengadaan bantuan seragam sekolah.
Wakil rakyat mendorong adanya penyesuaian skema bantuan agar seluruh siswa, termasuk pelajar di lingkungan madrasah, dapat terakomodasi secara merata sesuai dengan kapasitas kemampuan fiskal daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Boyolali Suyadi menyampaikan, perwakilan madrasah berharap mendapatkan perhatian serta hak yang sama dalam program bantuan seragam sekolah.
"Mereka menginginkan bahwasanya punya hak yang sama sebagai warga negara. Dan memang regulasi mengamanatkan bisa," ujar Suyadi di Gedung DPRD Boyolali, Kamis (30/7/2026).
Namun, alokasi anggaran seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar yang telah disiapkan pemerintah belum mampu mencakup seluruh sekolah.
Karena itu, komisi IV pihaknya mengusulkan opsi pengurangan porsi atau jumlah item seragam per siswa agar alokasi anggarannya dapat dibagikan secara lebih merata.
"Skema-skema itu kan memungkinkan. Jadi, kalau kemarin di awal dapat 4 item, nanti agar ada pemerataan dengan melihat kondisi fiskal kita, jumlah itemnya yang kita kurangi. Misal skemanya disesuaikan jadi 2 item saja per siswa," jelasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Boyolali telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mendata secara terperinci jumlah siswa madrasah di seluruh wilayah Boyolali sebagai basis penetapan skema penganggaran yang realistis.
"Kemarin kita sudah meminta dinas terkait untuk melakukan pendataan jumlah siswa madrasah. Setelah datanya terkumpul dan kita ketahui, baru nanti skemanya kita formulasikan bersama," tambah Suyadi.
Baca Juga: Kades di Tamansari Boyolali Jadi Tersangka Tambang Ilegal, Pemkab Belum Terima Pemberitahuan Resmi
Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanta menekankan pentingnya penetapan langkah strategis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain opsi pemerataan porsi item, ia mengusulkan prioritas penyaluran bantuan agar difokuskan ke wilayah pedesaan atau daerah rawan kemiskinan.
Susetya menilai, secara tingkat ekonomi, orang tua siswa di kawasan perkotaan relatif lebih mampu dibandingkan masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan.
"Kalau di perkotaan, secara otomatis kemampuan orang tua siswa saya kira sudah lebih dari cukup. Tetapi kalau di pedesaan, nah ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu," tegas Susetya.
Baca Juga: Mobil Listrik Murah Wuling: Aira EV atau Air EV, Mana yang Lebih Cocok untuk City Car Masa Kini?
Terkait linimasa eksekusi, Susetya menyebut bantuan bagi madrasah kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
"Tentunya ini nanti kemungkinan baru tahun depan, dan itu pun tetap melihat kemampuan keuangan daerah. Namun harapannya program ini terus didorong karena ini merupakan kebutuhan dasar untuk anak-anak kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) juga menyampaikan aspirasi agar Pemkab Boyolali memberikan perhatian lebih kepada madrasah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno, usai menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali pada Senin (27/7/2026).
Baca Juga: Sering Dianggap Mulai Ditinggalkan, Kenapa Dangdut Masih Jadi Musik Favorit Orang Indonesia?
Hadi menyampaikan bahwa dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui pemberian insentif bagi guru madrasah serta alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOP) bagi para siswa.
"Tentunya nanti mau berupa hibah atau apa, biar digodok Komisi IV karena sudah kami kirimkan referensi dari beberapa kabupaten/kota termasuk Magelang dan Bantul," kata Hadi. (fid)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com