RADARSOLO.COM-Program bantuan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis yang digulirkan Pemkab Boyolali mendapat respons positif dari masyarakat.
Hal itu terlihat dari besarnya antusiasme perwakilan madrasah yang menggelar audiensi bersama DPRD Boyolali belum lama ini.
Bupati Boyolali Agus Irawan mengonfirmasi bahwa respons masyarakat terhadap pelaksanaan program di tahun pertamanya ini terbilang sangat baik.
Menanggapi tingginya kebutuhan lapangan, bupati berencana menata ulang alokasi anggaran agar bantuan serupa dapat menjangkau sektor madrasah pada tahun mendatang.
Baca Juga: Tiket Umum Sold Out 1 Jam, BRI Buka Akses Eksklusif Konser 35 Tahun Twilite Orchestra via BRImo
Agus menjelaskan bahwa program bantuan seragam gratis yang berjalan saat ini masih dalam skema tahap uji coba.
"Ya nanti kita koordinasikan. Sudah kita rapatkan juga dengan Pak Sekda," jelas Agus, Jumat (31/7/2026).
"Sebenarnya kemarin di tahun pertama kan kita ini baru uji coba. Tapi kok ternyata ada yang lainnya juga ternyata tanggapan atau responnya positif, sehingga nanti akan kita tata ulang lagi untuk anggarannya mungkin di tahun depan," lanjutnya.
Untuk tahun anggaran yang sedang berjalan, skema yang disesuaikan akan tetap diselesaikan.
Apabila nantinya ada penambahan alokasi, Pemkab Boyolali akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) guna memastikannya masuk dalam tatanan APBD.
Baca Juga: Persis Solo Cari Dua Talenta Asli Solo untuk Lengkapi Posisi Ini
Terkait kepastian masuknya siswa madrasah sebagai penerima bantuan pada tahun depan, Agus menyampaikan bahwa keputusan tersebut masih menunggu hasil kalkulasi anggaran.
"Semoga saja. Nanti kita cek dulu anggarannya. Begitu ya," tuturnya.
Sebelumnya, Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) meminta Pemkab Boyolali memberikan perhatian setara kepada madrasah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno, usai menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, Senin (27/7/2026).
Hadi menyebutkan, bentuk perhatian tersebut dapat direalisasikan berupa pemberian insentif bagi guru madrasah maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOP) untuk para siswa.
Baca Juga: Persis Solo Punya Banyak Wakil di Laga Bergengsi Kontra Aston Villa, Ini Daftar Lengkapnya
"Tentunya nanti mau berupa hibah atau apa biar digodok Komisi IV karena sudah kami kirimkan referensi dari beberapa kabupaten/kota termasuk Magelang dan Bantul," kata Hadi.
Menyikapi hal itu, DPRD Boyolali mendorong dilakukannya penyesuaian skema distribusi bantuan agar seluruh siswa.
Termasuk pelajar madrasah, terakomodasi secara merata sesuai batas kemampuan fiskal daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Boyolali Suyadi menuturkan, pihaknya telah menampung seluruh masukan perwakilan madrasah yang mengharapkan porsi hak serta perhatian yang setara.
"Padahal mereka menginginkan bahwasanya mereka juga punya hak yang sama sebagai warga negara. Dan memang regulasi mengamanatkan 'bisa'," ujar Suyadi di Gedung DPRD Boyolali, Kamis (30/7/2026).
Suyadi mengungkapkan, alokasi anggaran Rp16 miliar yang dipatok saat ini belum mencukupi untuk menjangkau seluruh sekolah secara utuh.
Karenanya, ia mengusulkan skema rasionalisasi dengan mengurangi jumlah item seragam per siswa agar azas pemerataan dapat terwujud.
"Skema-skema itu kan memungkinkan. Jadi, kalau kemarin di awal dapat 4 item, nanti agar ada pemerataan dengan melihat kondisi fiskal kita, jumlah itemnya yang kita kurangi. Misal skemanya disesuaikan jadi 2 item saja per siswa," terang Suyadi. (fid)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com