RADARSOLO.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali menggelar audiensi bersama Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN), Senin (4/8/2026).
Pertemuan tersebut digelar guna membahas aspirasi terkait perluasan jangkauan program pengadaan seragam dan LKS gratis di Kabupaten Boyolali.
Kepala Disdikbud Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan, audiensi tersebut merupakan arahan langsung dari Bupati Boyolali untuk mendengarkan masukan terkait efektivitas program bantuan pendidikan di tahun 2026.
Baca Juga: Indonesia vs Vietnam Piala AFF 2026 Main Jam Berapa? Cek Jadwal Siaran Langsung Gratis di TV
"Kami mendapat dawuh dari Bapak Bupati untuk menerima dan mendengarkan aspirasi teman-teman PGIN di Boyolali," katanya.
"Harapannya nanti pada anggaran berikutnya, teman-teman dari madrasah juga bisa mendapatkannya," imbuh Kuncoro.
Ia menegaskan, seluruh hasil diskusi segera dilaporkan kepada Bupati Boyolali lantaran surat permohonan audiensi sejak awal ditujukan kepada kepala daerah.
Pihaknya berharap pengadaan seragam untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dapat mulai terakomodasi pada alokasi mendatang.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan daerah dulu. Bagaimanapun juga ini semua warga masyarakat Kabupaten Boyolali, yang hanya berbeda tempat sekolahnya saja," lanjutnya.
Sebelumnya, PGIN telah melakukan audiensi serupa dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali. Pihak Disdikbud berharap jajaran eksekutif, legislatif, bersama Bupati dapat mempertimbangkan usulan kebijakan tersebut secara komprehensif.
Baca Juga: Dampak Ganda Mengeringnya Waduk Tandon Pare Wonogiri: Petani Kehilangan Air, Pedagang Panen Pembeli
Ketua Umum PGIN Hadi Sutikno menyambut positif hasil audiensi tersebut karena pihak Disdikbud telah memberikan gambaran dan estimasi terkait alokasi pengadaan seragam.
"Bahasanya adalah 'warga Boyolali'. Baik yang sekolah di SD/SMP maupun MI/MTs, semua akan diakomodasi dengan estimasi seragam maupun LKS," kata Hadi.
Hadi menjelaskan, apabila kapasitas anggaran daerah mencukupi, pihaknya berharap bantuan seragam dan LKS dapat diberikan sekaligus.
Namun jika terbatas, prioritas utama diarahkan pada bantuan seragam mengingat terdapat perbedaan penerapan kurikulum antara Disdikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk LKS.
"Kalau tahun ini baru yang SD. Kalau madrasah semoga wacananya dimasukkan. Tadi wacananya untuk APBD murni 2025. Tapi kami berharap di anggaran perubahan ini sudah muncul untuk madrasah. Berapapun nominalnya akan kami terima," harap Hadi.
PGIN turut mengusulkan agar desain dan bentuk seragam antara siswa SD dan MI dapat disamakan—misalnya penggunaan seragam OSIS pada hari Senin serta Batik Ikon Boyolali pada hari Rabu—dengan penyesuaian model busana muslim (panjang) bagi siswa madrasah.
Berdasarkan data PGIN, jumlah peserta didik baru jenjang madrasah tahun ini mencapai 5.800 siswa untuk kelas 1 MI dan 4.816 siswa untuk kelas 7 MTs, baik status negeri maupun swasta.
"Kalau dihitung sekitar Rp250.000 sampai Rp300.000 per siswa, totalnya tidak sampai Rp5 miliar atau Rp6 miliar," ungkap Hadi.
Ia menambahkan, secara umum masyarakat dan para orang tua murid menyambut sangat baik bergulirnya program bantuan pendidikan tersebut. (fid)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com