RADARSOLO.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali terus mengoptimalkan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya. Khususnya bagi anggota keluarga lainnya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kini, anak keempat dan seterusnya, orang tua hingga mertua dari PNS dapat didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui mekanisme pemotongan gaji yang dikoordinasikan langsung oleh bendahara di masing-masing satuan kerja.
Langkah strategis tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah terhadap kesejahteraan sosial para aparatur negara beserta orang tercinta di sekitar mereka.
Hadirnya wadah resmi tersebut, para pegawai tidak perlu lagi cemas ketika anggota keluarga membutuhkan penanganan medis mendadak. Mengingat status kepesertaan JKN mereka telah terdaftar aktif.
Kebijakan ini menawarkan berbagai keringanan dan kemudahan yang signifikan bagi peserta. Yakni besaran iuran ditetapkan sebesar 1% dari gaji atau upah tetap per anggota keluarga setiap bulannya. Dinilai lebih ringan dan terjangkau jika dibandingkan dengan iuran peserta segmen mandiri.
Keringanan finansial tersebut menjadi angin segar bagi para pegawai dalam memberikan jaminan kesehatan yang layak tanpa terbebani besarnya premi bulanan.
Selain itu, kesetaraan fasilitas kelas rawat inap menjamin setiap anggota keluarga memperoleh standar pelayanan medis yang adil dan bermutu tinggi tanpa diskriminasi.
Mengingat anggota keluarga tambahan yang masuk dalam program JKN tersebut berhak mendapatkan kelas rawat inap yang sama persis dengan PNS yang menanggungnya.
Ada pun proses pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui satuan kerja (satker) masing-masing. Seusai pegawai menyerahkan surat kuasa kepada pemberi kerja.
Skema tersebut dirancang agar proses administrasi menjadi lebih tertib, transparan, serta terintegrasi langsung dengan sistem penggajian instansi.
Di sisi lain, pendekatan kolektif ini secara efektif meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran maupun kesalahan pencatatan data.
Setiap satuan kerja memegang peran dalam memfasilitasi pegawai yang ingin mendaftarkan kerabatnya. Hal itu menjadikan alur birokrasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Deddy Febrianto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen nyata untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi pekerja dan para keluarganya
”Perluasan akses ini sejalan dengan misi besar BPJS Kesehatan untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan sektor pekerja formal, khususnya instansi pemerintahan, diharapkan mampu menjadi teladan bagi sektor-sektor lainnya dalam memberikan perlindungan sosial yang komprehensif,” jelas Deddy, Senin (10/8/2026)
Lebih lanjut, Ia menambahkan, semakin banyak anggota keluarga peserta yang terlindungi, menjadikan para pegawai menjadi tenang. Terutama dalam menjalankan tugasnya karena memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai ketentuan.
Dukungan penuh atas langkah strategis ini turut disampaikan oleh perwakilan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Gatot Sri Purwanto. Ia menekankan pentingnya pelaporan data peserta beserta keluarga secara berkala setiap bulannya untuk mencegah ketidaksesuaian antara status kepesertaan dan hak layanan medis yang diterima.
”Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemkab Boyolali dan BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, proses pendaftaran bagi anggota keluarga lainnya segera terwujud setelah terbit Surat Edaran Bupati Boyolali,” jelas Gatot.
Ke depan, dengan sinergi yang solid tersebut akan membawa dampak positif yang berkelanjutan. Terutama bagi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Boyolali.(ren)
Editor : Nur PramuditoSumber : Radar Solo