RADARSOLO.COM - Musim kemarau 2026 memberikan tekanan cukup signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Boyolali.
Merujuk prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau telah berlangsung pada Mei–Juni 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Boyolali Suyanta membeberkan bahwa wilayah dengan keterbatasan sumber air serta lahan tadah hujan menjadi area yang paling terdampak krisis air.
Perkiraan produksi padi untuk periode Mei–Agustus 2026 diproyeksikan berada di angka 84.107 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Baca Juga: Kandang Ternak di Slogohimo Terbakar, Api Menjalar ke Dapur Rumah
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,15 persen jika dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama pada tahun 2025 yang berhasil membukukan 86.649 ton GKG.
Menurut Suyanta, penurunan produksi tersebut dipicu oleh berkurangnya luas panen pada periode Mei–Juli 2026 seluas 203 hektare.
Penyusutan ini tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Boyolali, Teras, Banyudono, Sambi, Simo, Karanggede, Andong, Wonosegoro, dan Wonosamodro.
Selain itu, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti hama tikus dan Wereng Batang Coklat turut memperparah kondisi.
Guna membantu para petani, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi teknis, meliputi optimalisasi sumber air, program pompanisasi, pemanfaatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), perbaikan fisik jaringan irigasi, hingga pengaturan pola tanam secara ketat.
"Lewat APBD 2026 kita salurkan bantuan pembangunan irigasi tersier 4 unit dan sumur dalam 3 unit. Dari Kementerian Pertanian juga mengalokasikan 73 unit Irigasi Perpompaan di Boyolali tahun ini," terang Suyanta kepada Jawa Pos Radar Solo, Rabu (12/8/2026).
Suyanta menambahkan, untuk area persawahan yang tidak memungkinkan untuk ditanami padi pada Musim Tanam (MT) II dan III, para petani didorong melakukan diversifikasi ke komoditas yang lebih adaptif seperti jagung dan palawija.
Apabila petani tetap memilih menanam padi, disarankan menggunakan varietas berumur genjah atau varietas yang toleran terhadap kekeringan.
Mengenai pasokan air irigasi yang kian terbatas, Pemkab Boyolali menetapkan strategi panduan melalui Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam.
"Strateginya memilih pola tanam yang tepat agar air cukup. Kemudian tepat pemilihan benih, tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu tanam. Rencana tanam juga harus memperhatikan kecocokan tanah dan ketersediaan air," jelasnya.
Guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
"Pemantauan harga gabah dan beras terus dilakukan agar ketika produksi menurun, petani tetap mendapatkan harga yang layak dan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga wajar,” kata Suyanta.
Baca Juga: Demi Susu Bayi, Ayah Muda asal Jenar Sragen Nekat Mencuri Jagung
Dalam kerangka penanganan ketahanan pangan secara menyeluruh, Pemkab Boyolali mengarahkan petani di lahan tadah hujan untuk beralih sementara ke tanaman hemat air seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar, serta singkong demi menekan risiko gagal panen.
"Programnya fokus pada pompanisasi, penerapan pola tanam, penyaluran bantuan alsintan, serta Asuransi Usaha Tani Padi," pungkasnya. (fid)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com