RADARSOLO.COM - Yayasan Istiqomah Al Jamzury di Dukuh Geneng, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Boyolali berencana menghentikan penerimaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil sebagai respons atas keprihatinan pengurus yayasan terhadap maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, termasuk Boyolali.
Diketahui, Yayasan Istiqomah Al Jamzury menaungi dua lembaga pendidikan, yakni Pondok Pesantren dengan sekitar 190 santri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang memiliki sekitar 160 siswa.
Baca Juga: 34 Murid SMP di Selo Boyolali Diduga Keracunan MBG, Operasional SPPG Gebyok Di-suspend
Ketua Yayasan Istiqomah Al Jamzury Muhammad Hanafi menjelaskan, rencana penghentian MBG ini sudah disosialisasikan kepada para wali santri dan wali murid.
"Keprihatinan kami timbul karena banyaknya kasus keracunan makanan MBG. Akhirnya kami mengambil sikap untuk merespons kejadian tersebut," ujar Hanafi, Minggu (13/9/2026).
Meski demikian, penghentian program MBG tidak langsung diterapkan, pada Senin (14/9/2026).
Baca Juga: Puluhan Murid SMP di Selo Boyolali Diduga Keracunan MBG: Ada yang Gatal-Gatal hingga Rawat Inap
Pihak yayasan masih memberikan tenggat waktu selama satu pekan bagi orang tua yang tetap menginginkan anak-anak mereka menerima paket menu MBG.
"Senin besok program MBG masih berjalan. Kami tunggu pendataan sampai satu minggu. Wali santri yang tetap menginginkan MBG bisa mendaftar. Bagi yang tidak mendaftar, kami anggap sepakat dengan keputusan yayasan," lanjutnya.
Dia menambahkan, jika nantinya masih ada siswa atau santri yang ingin tetap menerima MBG, yayasan akan berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia makanan.
Baca Juga: Bupati Klaten Kunjungi MIM Cetan dan Sidak SPPG Kurung Ceper Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG
Namun, yayasan menegaskan adanya batasan tanggung jawab.
"Kalau ada yang tetap mau (terima MBG), kami komunikasikan ke SPPG. Tetapi, risikonya ditanggung masing-masing," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Suyadi menanggapi keputusan sejumlah lembaga pendidikan di Boyolali yang berencana menghentikan penerimaan MBG.
Menurutnya, sikap penolakan tersebut harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi para pelaksana program di tingkat daerah.
Baca Juga: Operasional SPPG di Klaten Dihentikan Usai 64 Siswa Diduga Keracunan MBG, Bahan Ikan Kemasan Disorot
Suyadi menilai penolakan dari penerima manfaat sangat beralasan.
Mengingat belakangan ini telah terjadi dua kasus dugaan gangguan kesehatan di Boyolali yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
"Tentu ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi. Mengapa beberapa sekolah atau penerima manfaat sampai menolak? Hal itu tentu mengacu pada dua kasus (gangguan kesehatan) yang sudah terjadi di Boyolali," ujar Suyadi, Minggu (13/9/2026).
Dia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Boyolali maupun koordinator wilayah (korwil) yang membawahi pelaksanaan program.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Boyolali telah berkoordinasi dengan dinas terkait, dan berencana melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Inspeksi dilakukan untuk memastikan proses pengolahan hingga pendistribusian makanan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Baca Juga: Sepekan Lebih SMAN 6 Solo Tolak MBG! Hasil Lab Dugaan Keracunan Belum Keluar
"Kami berencana melakukan inspeksi bersama dinas terkait ke beberapa SPPG. Kami ingin memastikan, apakah SPPG ini sudah menjalankan SOP dengan benar atau belum," tegasnya.
Suyadi menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya kesalahan prosedur.
Namun, langkah tegas dan pengawasan ketat perlu dilakukan, terlebih respons penolakan terhadap program MBG juga mulai bermunculan di beberapa daerah lain. (fid)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com