RADARSOLO.COM– Pemkab Boyolali memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat koordinasi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar Selasa (30/12/2025), Pemkab menegaskan bahwa fokus utama pada tahun 2026 adalah standarisasi kualitas menu.
Wakil Bupati Boyolali sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Dwi Fajar Nirwana menyatakan, masa transisi percepatan telah usai, kini saatnya memastikan setiap porsi yang sampai ke masyarakat memenuhi kriteria gizi.
Ketegasan terhadap Standar Menu
Dwi Fajar menekankan, seluruh menu yang didistribusikan harus patuh pada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Satgas tidak segan untuk mengambil tindakan tegas jika menemukan pengelola dapur yang menyimpang dari aturan.
“Menu yang beredar harus sesuai SOP. Jika ada dapur-dapur yang nakal dan susah diarahkan meski sudah diberi peringatan satu hingga tiga kali, kami akan langsung bersurat ke BGN untuk tindakan lebih lanjut,” tegas Fajar usai memimpin rapat.
72 Dapur Masih Tahap Pembangunan
Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 76 SPPG sudah beroperasi di Boyolali untuk menyuplai MBG.
Namun, jumlah ini masih separuh dari total 146 unit yang telah disetujui oleh pusat.
Koordinator Wilayah SPPG Boyolali Rifani Arliana Utami mengungkapkan, saat ini masih ada 72 dapur SPPG yang tengah dalam proses pembangunan.
Baca Juga: Mengenal Super Flu: Apakah Sudah Masuk Indonesia? Ini Kelompok yang Paling Rentan Tertular
Ia juga mengklarifikasi adanya 20 SPPG yang sempat berhenti beroperasi sementara karena kendala teknis pencairan dana dari pusat.
“Ada sekitar 20 SPPG yang berhenti sementara, paling lama satu minggu karena menunggu dana pusat. Namun, program ini dipastikan kembali beroperasi penuh secara serentak mulai 8 Januari 2026 mendatang,” tutur Rifani.
Diketahui, rakor evaluasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Mulai dari ahli gizi, akuntan, hingga Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) yang nantinya akan ditempatkan sebagai kepala SPPG guna memastikan transparansi dan ketepatan asupan gizi. (fid)
Editor : Tri wahyu Cahyono