”Utusan dari Pondok Pesantren Al Zaytun telah datang ke Gedung Sate pada Senin (26/6) untuk menyerahkan jawaban. Jadi utusannya hadir kemarin siang, sudah diterima jawabannya,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat HR Iip Hidajat seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (27/6).
Dia menjelaskan, pertanyaan yang diajukan tim investigasi dijawab secara tertulis oleh pengelola Pondok Pesantren Al Zaytun.
”Sebagai tindak lanjut, jawaban tersebut akan diteruskan tim investigasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia untuk ditelaah,” ujar Iip Hidajat.
Hal itu karena saat ini penanganan yang terkait dengan Pesantren Al Zaytun telah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. ”Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami dilanjutkan ke pusat, sekarang diambil oleh pusat, ditelaah lebih lanjut oleh pusat,” terang Iip Hidajat.
Dia tidak menjelaskan secara rinci jawaban dari pengelola Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun, lanjut dia, dengan diterimanya jawaban itu, berakhir pula tugas tim investigasi.
”Tim investigasi itu terdiri atasi berbagai elemen seperti ormas Islam, MUI, hingga kepolisian serta kejaksaan. Kami tidak bisa menyampaikan isinya, biarlah kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk tindak lanjut,” tutur Iip Hidajat.
Ada lima poin pertanyaan yang diajukan terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun dan empat pertanyaan merupakan titipan dari MUI Pusat sedangkan sisanya berasal dari tim investigasi. Adapun empat pertanyaan yang dititipkan MUI di antaranya terkait dengan kepercayaan sumber kitab yang menurut Panji bahwa kitab suci itu adalah kalam Rasulullah, bukan kalam Allah SWT.
Pertanyaan kedua mengenai Tanah Suci itu bukan di Makkah melainkan di Indonesia. Ketiga, berkaitan dengan penafsiran ayat di dalam Alquran dan yang terakhir mengenai penafsiran tentang hubungan lawan jenis.
Editor: Latu Ratri Mubyarsah Editor : Administrator