Corporate Secretary BNI Mucharom menyampaikan, BNI adalah perusahaan milik pemerintah yang menjalankan bisnis di dalam koridor dan pengawasan pemerintah sekaligus Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penyaluran kredit ke pihak mana pun pasti melewati proses legal, termasuk persyaratan agunan yang sesuai dengan nilai fasilitas pinjaman.
Audit internal dan eksternal BNI terus berjalan secara reguler untuk terus memastikan berbagai tindak fraud yang dapat merugikan perusahaan sebagai penjaga aset negara.
Terkait debitur BNI asal Sumatera Selatan yang disebut-sebut dengan inisial BG telah bermitra sejak 2017, pemberian kredit sudah dipastikan memiliki jaminan agunan dan sesuai dengan ketentuan. Bahkan fasilitas kredit debitur tersebut dalam kondisi lancar.
"Kami dapat pastikan semua proses legal dalam penyaluran kredit kami sesuai dengan koridor yang berlaku. Kami harap tidak ada lagi pihak mana pun yang sengaja mengumbar hoax, yang membuat masyarakat resah demi mencari keuntungan semata," ungkap Mucharom.
Terkait batu bara, Mucharom melanjutkan, penyaluran kredit oleh BNI dilakukan secara konservatif dengan memerhatikan semua ketentuan dari kementerian dan lembaga berwenang.
Kredit pertambangan rupiah dan mata uang asing BNI termasuk per kuartal pertama 2022 hanya 3,23 persen dari total kredit BNI. Langkah penyaluran kredit pertambangan pun diikuti dengan komitmen green banking, yang mana kredit untuk sektor energi baru dan terbarukan telah mencapai Rp 10,3 triliun.
"Kami juga telah menyalurkan pembiayaan untuk penanganan polusi mencapai Rp 6,8 triliun, serta segmen pengelolaan air dan air limbah senilai Rp 23,3 triliun," papar Mucharom. (*/ria) Editor : Syahaamah Fikria