RADARSOLO.COM - Dua tahun pasca revitalisasi Koridor Gatot Subroto (Gatsu) rampung, geliat ekonomi lokal terus hidup lewat bazar UMKM yang digelar rutin setiap Jumat dan Sabtu malam.
Kegiatan ini terbukti memberikan warna baru di jantung Kota Bengawan.
Namun, hingga kini, pelaksanaan bazar tersebut belum tercatat sebagai sumber pajak maupun retribusi daerah.
Pemerintah Kota Solo tengah mempertimbangkan menjadikan bazar UMKM Gatsu sebagai objek pajak dan retribusi baru.
Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ekonomi kreatif yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo Muhammad Bilal mendorong pemkot agar lebih jeli memetakan potensi-potensi baru, khususnya dari sektor UMKM.
“Selain pelaksanaan event, tempat-tempat usaha baru yang harus segera dipetakan oleh pemerintah, UMKM-UMKM yang selama ini belum terkoordinir bisa juga dijadikan potensi PAD baru,” ujar Bilal, Minggu (22/6/2025).
Dia mencontohkan geliat UMKM yang aktif di pendapa-pendapa kelurahan juga dapat dikoordinir sebagai titik retribusi melalui regulasi yang disepakati bersama.
Terkait Bazar Gatsu, Bilal mengaku banyak menerima laporan bahwa kegiatan tersebut belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah.
“Gatsu juga harus bayar. Sepertinya belum ada setoran PAD dari Gatsu. Tapi memang ini perlu divalidasi lagi. Potensinya besar, tinggal bagaimana dilindungi secara regulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo Tulus Widajat menegaskan bahwa sejauh ini kontribusi dari kegiatan di Gatsu hanya berasal dari retribusi parkir yang dikelola dinas perhubungan.
“Kalau kegiatannya berbayar, tentu ada kewajiban pajak. UMKM yang berjualan di trotoar sepanjang Gatsu itu mestinya juga ada retribusinya,” jelasnya.
Tulus menyontohkan skema seperti di Bazar UMKM Ngarsopuro yang telah menerapkan kewajiban retribusi kepada para pelaku usaha.
Optimalisasi PAD melalui perluasan basis pajak dan retribusi menjadi penting, apalagi Wali Kota Solo Respati Ardi telah menantang jajarannya dengan target ambisius, yakni realisasi PAD Kota Surakarta tembus Rp 1 triliun di akhir 2026.
Padahal, target resmi saat ini masih berada di kisaran Rp 900 miliar.
Soal optimalisasi PAD baik dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi memang perlu dukungan penuh dari DPRD agar bisa ikut memberikan informasi soal hak dan kewajiban tentang pajak dan retribusi seperti ini.
“Pajak dan retribusi itu toh nantinya akan kembali ke masyarakat lewat program-program pemerintah,” tambah Tulus, yang juga menjabat sebagai Plt Sekda Kota Solo. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy