RADARSOLO.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan komitmennya mengawal keberatan para nelayan terkait lonjakan harga BBM solar nonsubsidi ke tingkat pemerintah pusat.
Langkah ini diambil menyusul audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah dan para pelaku usaha perikanan di Semarang, Jumat (8/5/2026).
Baca Juga: Melalui Gerakan Run for Rivers, Gubernur Ahmad Luthfi Bersih-Bersih Sampah Bersama Masyarakat
Kenaikan harga solar industri yang mencapai dua kali lipat tersebut dinilai telah melumpuhkan operasional kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT) di berbagai wilayah pesisir Jawa Tengah.
Dampak Operasional dan Ancaman Inflasi
Berdasarkan data di lapangan, harga solar industri mengalami lonjakan drastis dari kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per liter.
Kondisi ini membuat biaya operasional nelayan membengkak tidak terkendali, sehingga banyak pemilik kapal memilih untuk berhenti melaut.
Gubernur Ahmad Luthfi menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan karena memiliki efek domino terhadap stabilitas ekonomi.
Mulai dari ketersediaan protein hewani bagi masyarakat hingga potensi kenaikan angka inflasi daerah.
“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Ahmad Luthfi di sela audiensi.
Ia menyadari beban berat yang harus ditanggung para pelaut akibat kebijakan harga pasar tersebut.
Baca Juga: Melalui Sistem Merit, Gubernur Ahmad Luthfi Lantik 27 Pejabat di Jateng
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.
Menurutnya, jika aktivitas melaut terhenti, ekosistem ekonomi di pelabuhan akan ikut lumpuh.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” tambahnya.
Langkah Diplomasi ke Kementerian Terkait
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera menyusun surat resmi dan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.
Fokus utama dari pengawalan aspirasi ini adalah memperjuangkan adanya relaksasi atau harga khusus BBM solar nonsubsidi bagi nelayan kapal besar agar industri perikanan tangkap kembali bergairah.
Baca Juga: Gubernur Jateng Tawari Sungai Watch 'Ngantor' di Pemprov demi Kejar Target Zero Sampah
Selain upaya birokrasi, Gubernur juga berencana turun langsung ke Juwana, Pati, untuk meninjau kondisi riil di salah satu pusat perikanan terbesar tersebut.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegas Luthfi.
Sesuai regulasi saat ini, yakni Perpres Nomor 117 Tahun 2021, subsidi hanya diberikan kepada kapal maksimal 30 GT, sementara 2.224 unit kapal di atas 30 GT di Jawa Tengah wajib menggunakan solar industri dengan harga keekonomian.
Kondisi Kritis Kapal di Juwana
Ketua HNSI Jawa Tengah Riswanto menyambut baik respons cepat gubernur dalam memfasilitasi keluhan konstituennya.
Di wilayah Juwana, Pati saja, terdapat sekitar 1.600 kapal ukuran besar yang kini hanya bersandar di dermaga karena tidak sanggup membeli bahan bakar.
Para nelayan sangat menggantungkan harapan pada pendampingan pemerintah provinsi agar pemerintah pusat bersedia mempertimbangkan skema harga khusus bagi sektor perikanan tangkap nasional.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” ungkap Riswanto.
Pihaknya kini dalam posisi menunggu arahan selanjutnya dari jajaran Pemprov Jateng.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” pungkasnya menutup audiensi. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono