RADARSOLO.COM - Tahun 2027 bahkan belum dimulai, tetapi urusan anggaran sudah ramai. Sejumlah kementerian dan lembaga negara berbondong-bondong mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan bersama DPR.
Nominalnya bukan kaleng-kaleng. Ada yang meminta tambahan puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan menembus Rp157 triliun.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu yang paling besar. Kementerian ini mengajukan tambahan Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program pendidikan, termasuk rencana revitalisasi hingga 100 ribu sekolah.
Baca Juga: Terkendala Terbatasnya Anggaran, Panahan Solo Tetap Berani Bidik Tiga Emas di Porprov 2026
Belum selesai dengan angka ratusan triliun, ada pula Kejaksaan Agung yang meminta tambahan Rp22,1 triliun. Dana tersebut antara lain untuk kebutuhan pegawai, tunjangan, renovasi kantor, hingga operasional seperti listrik dan air.
Kementerian Sekretariat Negara juga mengajukan tambahan yang tidak sedikit, yakni Rp6,62 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan teknis dan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara itu, Kementerian Pariwisata menyebut pagu anggaran ideal yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp3 triliun. Kebutuhannya mencakup berbagai belanja operasional, termasuk kebutuhan pegawai.
Baca Juga: Minim Anggaran Tak Surutkan Target, Gulat Solo Bidik Dua Emas Porprov 2026
Kementerian HAM ikut masuk dalam daftar. Kementerian ini mengajukan tambahan Rp492,9 miliar, salah satunya karena kebutuhan anggaran setelah merekrut sekitar 500 pegawai baru.
Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) turut meminta tambahan Rp67 miliar. Dana tersebut diperlukan untuk menunjang sarana dan prasarana, mulai dari renovasi gedung hingga pengadaan sejumlah fasilitas pendukung seperti ambulans.
Kalau dilihat satu per satu, setiap kementerian memang memiliki alasan dan kebutuhan yang berbeda. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, pegawai, pelayanan negara, fasilitas kantor, hingga program prioritas masing-masing.
Namun, ramainya pengajuan ini tetap memunculkan satu pemandangan menarik, anggaran negara untuk 2027 sedang diperebutkan oleh begitu banyak kebutuhan.
Apalagi, tambahan yang diminta bukan sekadar angka kecil. Satu kementerian bisa mengajukan belasan hingga ratusan triliun rupiah.
Tentu, meminta tambahan anggaran bukan berarti seluruhnya akan langsung cair. Usulan tersebut masih harus dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara serta prioritas pemerintah dalam penyusunan APBN 2027.
Kini tinggal menunggu keputusan akhirnya, siapa yang mendapatkan tambahan, berapa besar yang disetujui, dan program apa yang dianggap paling layak menjadi prioritas uang negara pada 2027?
Editor : Annas Rohmanda Purbaningrum