RADARSOLO.COM – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi perhatian masyarakat.
Kondisi ini semakin disorot setelah harga sejumlah kebutuhan sehari-hari, termasuk mi instan, ikut menjadi perbincangan.
Pada perdagangan Senin (2/11), nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp 18.156 per dolar AS.
Di tengah kondisi tersebut, harga Indomie Goreng juga menjadi sorotan.
Baca Juga: Pajak Pembalut Jadi Sorotan, Begini Kebijakan Negara Lain: Gratis atau Tetap Bayar?
Produk mi instan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilihan makanan praktis dan terjangkau itu dilaporkan dijual dengan harga Rp 4.000 per bungkus di sejumlah gerai.
Harga tersebut menarik perhatian karena mi instan kerap menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, termasuk kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja.
Pelemahan rupiah sendiri berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya produksi sejumlah industri.
Hal ini berkaitan dengan kebutuhan bahan baku maupun komponen produksi yang masih bergantung pada impor.
Baca Juga: Pajak Digital Disebut Diperluas 9 November 2026, Ini 22 Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia
Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya pembelian bahan baku dari luar negeri dapat meningkat apabila transaksi menggunakan dolar AS.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi biaya produksi dan distribusi, meskipun penyesuaian harga di tingkat konsumen juga dipengaruhi berbagai faktor lainnya.
Biaya Kebutuhan Sehari-hari Ikut Disorot
Sorotan terhadap harga mi instan juga menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga.
Selain kebutuhan pangan, produk kebutuhan pribadi seperti pembalut wanita turut menjadi perhatian setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa produk tersebut termasuk Barang Kena Pajak (BKP).
Baca Juga: Ternyata Tertinggi di Asia Tenggara, Pajak Pembalut di Indonesia 11 Persen
Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, pembalut dikenakan PPN dengan tarif 12 persen dan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual.
Dengan demikian, beban pajak efektifnya setara 11 persen.
Ketentuan tersebut berlaku karena pembalut belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengeluaran masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan pribadi yang digunakan secara rutin. (Dini Nur Azizah)
Editor : Ferry Ardi SusantoSumber : Radar Solo