1. Menurut Bang Henry Indraguna Pilkada yang ideal dan Demokratis bagaimana?
Pilkada yang ideal, kepala daerah memang harus ada dan oleh dipilih rakyat. Maka seorang pemimpin/kepala daerah harus benar-benar yang mengetahui persoalan dan mengetahui jalan keluar setiap masalah yang sedang terjadi atau dihadapi oleh masyarakat. Sehingga setelah nantinya menjabat memiliki program yang disesuaikan kebutuhan rakyat.
Masyarakat diharapkan tidak asal memilih pemimpin yang mau maju, karena nantinya akan dapat berdampak tidak baik. Sehingga Untuk mengetahui calon pemimpin ada tahapan yang dilalui dengan kampanye, sosialisasi. Masyarakat dapat menggunakan tahapan tersebut untuk menyeleksi calon pemimpin.
Setelah mengetahui siapa saja, program yang dimiliki maka silahkan memberikan hak suara. Dari situ pemimpin yang memiliki suara terbanyak yang menang dan memimpin. Dalam negara demokrasi siapa saja bisa terpilih dan jadi pemimpin. Tapi tentu ada tahapan, mekanisme yang berlaku dan dilalui.
Atas dasar hal diatas, maka tentu pilkada yang idel dan demokratis itu harus di dasarkan atas dasar pemilihan yang benar benar bersih. Juga harus benar benar pemelihannya dilakukan oleh rakyat serta nantinya pemimpin yang terpilih itu memang benar benar dapat menggenggam setiap aspirasi dari rakyat itu sendiri demi kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Akhir kata pilkada yang ideal dan demokratis harus berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat, demi rakyat dan untuk rakyat.
2. Ada pesan terhadap Calon Kepala Daerah terpilih dan tidak terpilih?
Kepada kepala daerah terpilih ada tanggung jawab besar dengan mengemban amanah dari rakyat. Dalam lima tahun ke depan harus melaksanakan visi dan misi yang telah disiapkan. Terutama membuat maju masyarakat di daerah yang dipimpin.
Peran kepala daerah berkontribusi membangun daerah sehingga masyarakat yang bisa merasakan apa yang akan nanti direncanakan. Semua ada tahapan yang harus dilaksanakan, sudah ada perencanaan yang diatur dalam undang-undang.Jangan nanti setelah menjabat bukan berkarya, tapi hanya disibukkan rutinitas.
Untuk calon kepala daerah yang tidak jadi harus legowo, menerima kenyataan. Inilah negara demokrasi, tapi meskipun tidak terpilih bukan berarti diam tidak ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat. Harus tetap aktif, karena sebagai warga negara yang baik harus tetap memberikan kontribusi terhadap negara. Karena membangun dan membertahankan negera kesatuan indonesia bisa dengan berbagai cara tanpa harus menjadi pemimpin terpilih sekalipun.
3. Ada keinginan untuk maju lagi calon kepala daerah atau jalur lain?
Untuk maju lagi sebagai calon kepala daerah tidak. Saya sedang menyiapkan diri untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan. Nanti saya ingin duduk di DPR RI di Komisi 3, itu adalah cita-cita saya yang belum terlaksana.
Maju dari Dapil V Jawa Tengah (Boyolali, Klaten, Solo, Sukoharjo), saya sudah mencoba maju pada Pileg 2019, suara saya hampir 50.000, karena partai saya tidak masuk parlemen threshold makanya saya tidak menjadi wakil rakyat.
Nanti di Tahun 2024 saya akan maju lagi sebagai calon wakil rakyat di DPR RI dengan kendaraan lain. Mulai sekarang saya terus komunikasi dengan komunitas, elemen masyarakat. Dengan pertemuan masyarakat Dapil V Jawa Tengah yang itu saya mengetahui informasi dan persoalan yang dihadapi.
Saya melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, merasakan apa yang terjadi di masyarakat. Masalah itu nanti yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab saya, apabila saya di 2024 terpilih mewakili dari Dapil V Jawa Tengah.
Hal itu merupakan alasan saya untuk tetap terdorong mengikuti kancah pemilihan legislatif di masa yang akan datang.
4. Langkah atau strategi apa yang telah disiapkan?
Sampai hari ini saya menyiapkan diri untuk persiapan di Pemilu 2024 nanti. Persiapannya membekali diri saya dengan pendidikan. Setelah lulus S2, saya mengambil S3 doktor hukum mengambil di Universitas Negeri Surakarta (UNS) dan Universitas Borobudur. Saya ambil di 2 universitas, saya mengambil 2 doktor.
Proses pendidikan sedang berjalan, saya perkirakan nanti 1,5-2tahun setengah sudah lulus sebelum 2024. Saat maju menjadi calon wakil rakyat saya sudah menyandang gelar dua doktor. Saya sudah mengikuti pendidikan kurator dan kepailitan, dan lulus dengan nilai yang terbaik. Selanjutnya pendidikan dan sertifikasi mediator dan sudah lulus dengan nilai yang terbaik juga.
Ada lagi pendidikan dan sertifikasi perpajakan yang sudah saya lakukan dan sekarang saya sudah lulus dengan nilai terbaik. Kedepan saya akan terus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lain, ini semua bertujuan untuk membekali ilmu pengetahuan. Sehingga di Tahun 2024 saya bisa mempunyai kompetensi bagus menjadi wakil rakyat. Tidak jadi wakil rakyat yang ompong tapi wakil rakyat yang memang sudah mumpuni.
Semua yang telah saya lakukan pada masanya tentunya saya gunakan untuk rakyat. Sehingga sampai saat ini hati saya tetap berkata bahwa rakyat tetap menanti saya sehingga pada masanya panggilan itu akan saya tunaikan. Dengan segala kemampuan yang saya miliki serta dukungan yang sangat luar biasa dari rakyat di daerah Dapil saya nantinya
5. Sebagai Pengacara komentar terhadap OTT dua Kementerian?
Kata korupsi merupakan kata yang menjengkelkan bagi masyarakat. Sebab sebagaimana tindakan korupsi akan dapat menyengsarakan rakyat maupun segenap bangsa dan negara. Korupsi sering terjadi dengan berbagai modus operandi sehingga patut diberantas tanpa henti. Jika memang suatu tindakan itu diduga merupakan suatu tindakan korupsi serta tindakan tersebut disertai dengan bukti-bukti maka tindakan tersebut haruslah ditindak secara tegas. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Begitu juga dengan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) kedua lembaga kementerian haruslah ditindak secara tegas.Jika perbuatan tersebut diduga sebagai perbuatan korupsi dan harus juga di dukung dan disertai bukti-bukti terlebih lagi pada saat ini di masa pandemi covid-19. Suatu perbuatan yang diduga sebagai perbuatan korupsi yang dilakukan oleh siappun termasuk dua kementrian tersebut haruslah dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan tidak dapat di toleransi. Sangat pantas di hukum mati dengan menerapkan dan/atau mengguganakan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Disamping itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai warga negara kita semua harus ikut mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai aturan bisa kita protes. Karena korupsi bisa berawal dari pelanggaran aturan yang ada. Jika ada pejabat yang demikian maka saya minta masyarakat melaporkan ke instansi hukum.(oh) Editor : Perdana Bayu Saputra