Daerah Pemilihan dan Kemajuan Wilayah

Perdana Bayu Saputra • Dipublikasikan Rabu, 17 Maret 2021 | 22:19 WIB
Nursahid Agung Wijaya, Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonogiri.
Nursahid Agung Wijaya, Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonogiri.














Oleh: Nursahid Agung Wijaya, Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wonogiri  






PADA 1812, seorang Gubernur Massachusetts Elbridge Gerry mengeluarkan ide dan gagasan tentang penyusunan daerah pemilihan dengan memodifikasi penggabungan wilayah guna “memaksimalkan” perolehan kursinya.




Ya, Gerrymandering, istilah tersebut menjadi dikenal masyarakat utamanya pegiat pemilu dalam melaksanakan praktik-praktik penyusunan daerah pemilihan. Pada penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, penyusunan dan penataan daerah pemilihan mutlak dilakukan jauh-jauh hari sebelum proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.




Penyusunan dan penataan daerah pemilihan seolah menjadi perebutan peta kekuatan partai politik. Pantas kiranya penyusunan daerah pemilihan untuk DPR RI menjadi kewenangan DPR RI dan menjadi lampiran Undang-Undang Pemilu. Selebihnya penataan daerah pemilihan untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Berbasis Letak Geografis

Prinsip integralitas wilayah menjadi salah satu prinsip penyusunan daerah pemilihan (dapil) yang dapat dilihat dengan mata telanjang berdasarkan realitas lapangan dan peta.  Integralitas suatu wilayah dianggap menjadi bagian yang memudahkan kontribusi “wakil rakyat” terhadap rakyatnya, atau lebih afdal lagi guna mengefektifkan pemerintahan, sehingga banyak dapil yang tidak berbatasan langsung dianggap sebagai dapil bermasalah.

Padahal, proporsionalitas suara, kohesivitas, masih dalam satu cakupan wilayah yang sama dan ragam prinsip lainnya masih terpenuhi. Berbatasan langsung memang menjadi hal mutlak, namun seyogianya tidak perlu dijadikan instrumen penilaian bahwa dapil itu bermasalah atau tidak, sehingga KPU provinsi, terlebih KPU kabupaten/kota tidak dianggap “main-main” terhadap penataan dapil.

Meskipun secara kewenangan, penetapan keputusan KPU tentang penetapan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berada di KPU RI. Namun KPU kabupaten/kota lebih mengetahui seluk beluk geografis suatu wilayah di tingkat kabupaten/kota.

Bagi wilayah yang mempunyai letak geografis dengan daratan sebagian besar pegunungan dan hutan berbatasan langsung menjadikan masalah tersendiri. Berbatasan langsung tidak kemudian dapat diartikan dapat bersentuhan langsung dalam waktu dan jarak yang singkat.

Untuk itu, hendaknya KPU kabupaten/kota diberikan keleluasan dalam me-redesign penataan daerah pemilihan dengan melakukan analisis terhadap efektifitas penerapan daerah pemilihan selama ini, terhadap kemajuan suatu wilayah.

Prinsip Kesinambungan 

Selama ini, penataan dapil selalu berkaca pada susunan daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya. Dalih prinsip kesinambungan menjadi hal utama dalam menutup rapat revisi penataan dapil.

Penataan dapil dilakukan hanya terhadap perubahan alokasi kursi yang kurang dari tiga atau lebih dari 12. Prinsip kesinambungan tersebut mempunyai kecenderuangan sebagai langkah mempermudah wakil rakyat dalam menyusun strategi pemenangan meraup suara konstituen ataupun mempermudah keberlanjutan pembangunan suatu wilayah.

Banyak calan legislative (caleg) yang menang di dapil baru, banyak juga caleg kalah di dapil lama. Artinya prinsip kesinambungan meskipun menjadi hal penting, namun tidak menjadi hal pokok dalam meraih kemenangan seorang caleg.

Prinsip kesinambungan seyogianya tidak membelenggu kreativitas dalam menentukan penataan dapil. Kreativitas penataan dapil yang ditujukan sebagai eksperimen efektivitas pemerintahan lima tahunan idealnya menjadi hal lumrah dan wajar.

Partisipasi Publik

Kalaupun revisi Undang-Undang Pemilu sudah tidak dimungkinkan, minimal upaya untuk mengefektifkan pemerintahan dapat melalui penataan dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Penataan daerah pemilihan harus benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, tidak hanya sebatas berbatasan langsung dan berkesinambungan. Pelibatan partisipasi publik dalam menyusun daerah pemilihan penting untuk ditingkatkan. Partai politik, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, bahu membahu dalam mewujudkan dapil yang efektif.

Setidaknya,  KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebelum tahapan penataan dapil dimulai, terlebih dahulu menyusun naskah akademis tentang efektivitas penerapan dapil, melakukan uji publik sebagai ruang partisipasi publik dalam menata daerah pemilihan, melakukan penelitian terhadap latar belakang budaya, ciri khas dan karakter penduduk dalam satu wilayah.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penataan daerah pemilihan menjadi tonggak awal berfungsinya pemilu bagi kemajuan suatu wilayah.

Dapil yang disusun mampu menjamin rakyat dan pemilih memiliki kedaulatan untuk menentukan wakil rakyat yang siap menerima masukan pada setiap tataran kebijakan yang akan diputuskan, dengan prinsip persamaan kedudukan antar warga negara dalam hukum dan pemerintahan. (*)



(rs/ria/per/JPR)




Editor : Perdana Bayu Saputra
daerah pemilihan kemajuan wilayah kpu wonogiri opini nursahid agung wijaya