“Sudah kami perkirakan. Karena Karanganyar ini statusnya siaga darurat, ya butuh sekitar Rp 12,5 miliar untuk pencegahannya (korona). Nanti dibagi untuk RSUD dan dinas kesehatan kabupaten. Untuk (alokasi) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah senilai Rp 1,5 milliar diambilkan dari dana tak terduga,” ujar Bupati Juliyatmono, Selasa (31/3).
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menyatakan, pihaknya tidak membatasi anggaran yang akan digunakan pemkab untuk memerangi korona.
“Silakan mau menggunakan dana dari mana, apakah itu dari pendapatan asli daerah, dana transfer, ata APBD. Yang jelas, DPRD mem-back-up penuh berapa pun dana yang akan digunakan. Kami siap anggaran untuk DPRD kalau mau dikurangi,” bebernya.
Sementara itu, kritikan muncul dari Ketua Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) Ilyas Akbar Almadani. Putra Bupati Juliyatmono itu menilai pemerintah lamban merespons potensi penyebaran korona di Karanganyar.
Sebab itu, dia mendesak ada langkah konkret untuk mengurangi beban masyarakat. Di antaranya tarif retribusi perusahaan umum daerah air minum (Pudam) Tirta Lawu.
“Penggunaan air tetap meningkat seiring adanya wabah ini. Maka kami berharap agar pemerintah melalui dinas atau BUMD memberikan keringanan tarif langganan air minum. Paling tidak 10 persen-25 persen,” papar dia. (rud/wa/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra