Bupati Karanganyar: PSBS Bisa Memperpuruk Ekonomi

Perdana Bayu Saputra • Dipublikasikan Rabu, 22 April 2020 | 23:09 WIB
TURUN LANGSUNG: Bupati Juliyatmono saat sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada sejumlah pedagang di Pasar Jungke, beberapa waktu lalu.
TURUN LANGSUNG: Bupati Juliyatmono saat sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada sejumlah pedagang di Pasar Jungke, beberapa waktu lalu.
KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono secara tegas menolak usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bakal memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Eks Karesidenan Surakarta dan Semarang Raya. PSBS dikhawatirkan akan semakin memperpuruk ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

”Secara pribadi saya menolak keras PSBB. Karena persyaratannya cukup ketat, kemudian masyarakat juga belum cukup disiplin dan mereka tidak terlalu tahu persis apa itu PSBB,” tegas bupati, kemarin (21/4).

Orang nomer satu di Pemerintahan Kabupaten Karanganyar tersebut mengaku, penerapan PSBB belum bisa dilakukan karena tidak adanya payung hukumnya. Pihaknya psimistis PSBS berhasil membatasi gerak  masyarakat.

”Lebih seperti macan ompong. Hanya imbauan atau saran, yang melanggar toh juga tidak ada sanksi yang tegas. Kecuali sudah ada payung hukum yang jelas,” kata Bupati.

Pihaknya lebih setuju pencegahan meluasnya Covid-19 menggunakan sistem pengetatan psysical  distancing, seperti yang sudah berjalan saat ini. Masyarakat diajak meningkatkan kedisiplinan mulai dari penerapan pola hidup bersih dan sehat (PSBS) hingga menghindari kerumunan massa. Apalagi, lanjut bupati, PSBS dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah terpukul wabah Covid-19.

”Jelas menjadi sangat buruk kalau aksesnya itu dibatasi. Kemudian persoalan kebutuhan itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah, tentu masyarakat akan menuntut pemerintah. Karena mereka dilarang semuanya. Kalau warga yang jualan, warga itu akan menuntut kompensasi pada saat mereka tidak berjualan,” ungkapnya.

Dia lebih setujuh penerapan PSBB di tingkat provinsi. Sebab dengan begitu maka lalu lintas antar daerah selama masih di dalam provinsi masih ditoleransi. Sehingga secara ekonomi tidak begitu mengganggu.

”Itupun harus dibarengi dengan pengawasan bersama untuk mengisolasi penderita Covid-19 untuk tidak menular kepada yang lain. Seluruh aktivitas lebih baik dilakukan di rumah saja, dan imbauan-imbauan ke warga lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Hingga kemarin, kasus positif Covid-19 di Karanganyar mencapai lima orang. Dua di antaranya meninggal dan sisanya dirawat. Pasien dalam pengawasan (PDP) 28 orang, sementara orang dalam pemantauan (ODP) 145 orang. (rud/adi) Editor : Perdana Bayu Saputra
ekonomi psbb juliyatmono bupati karanganyar