KARANGANYAR – Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar pada 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 42,9 miliar. Atau meningkat menjadi 112,57 persen dari yang ditargetkan Rp 341 miliar.
"Kalau untuk PAD memang ada kenaikan, karena dampak pandemi itu kan terjadi pada pertengahan tahun 2020. Untuk pendapatan masih bisa dikelola dengan baik. Makanya ada peningkatan,” terang Bupati Karanganyar Juliyatmono usai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (23/3) siang.
Bupati menyebutkan, dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda sejak setahun yang lalu, justru dana perimbangan yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 1,26 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,24 triliun. Serta mengalami pengurangan yakni sebesar Rp 12,7 miliar atau hanya terealisasi sebesar 98,98 persen.
Dengan adanya pandemi, keuangan daerah mulai kuartal II pada 2020, baik yang berasal dari PAD maupun dana transfer mengalami penurunan yang cukup signifikan.
"Dampak pandemi adanya relokasi atau refocusing kegiatan perangkat daerah, kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai ke minus di tingkat nasional. Ternyata berdampak pada pendapatan, baik itu berasal dari PAD maupun dana perimbangan atau dana transfer dari pusat atau provinsi,” ucapnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama jajaran legislatif DPRD Karanganyar melakukan sikap, yakni melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023.
Beberapa perubahan di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah, kemudian Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Permen Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19.
"Kemudian untuk peraturan daerah yang akan kami ubah adalah Perda Nomor 19 tahun 2019 tentang Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032. Dan Perda Nomor 22 tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, dan penanganan Covid-19 yang berdampak sosial serta ekonomi masyarakat,” terang bupati.
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan kajian LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Karanganyar.
"Sudah kami bentuk tiga pansus yang nanti akan mengkaji terkait LKPJ tersebut dan berdasarkan atas kebutuhan,” jelas Bagus. (rud/adi)
(rs/rud/per/JPR) Editor : Perdana Bayu Saputra