Kepala Satpol PP Yopi Eka Jati Wibowo mengungkapkan, sejumlah desa kurang optimal dalam mengedukasi warga terkait dengan program pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Untuk itu dibutuhkan peran semua elemen, termasuk relawan kebencanaan di berbagai daerah.
”Kami sudah berembuk dengan Pak Bupati, kami kumpulkan para relawan. Fungsi relawan untuk saat ini harus dimaksimalkan. Bantu satgas desa mengedukasi masyarakat. Tolong bisa membuat posko khusus untuk penanganan Covid-19,” terang Yopi, kemarin (6/7).
Yopi mengungkapkan, posko siaga Covid-19 yang telah dibentuk oleh pemerintah desa hanya fokus kepada warga yang terpapar saja. Sementara untuk mengedukasi pelaksanaan PPKM Darurat dianggap belum maksimal.
”Relawan itu paling banyak, karena mereka mengedepankan kemanusiaan. Pemerintah desa fokusnya ke warga yang terpapar, dan isolasi mandiri. Padahal edukasi warga saat ini paling penting, makanya relawan saya minta mendirikan posko. Segala sesuatunya nanti bisa dikomunikasikan dengan tim gugus tugas di desa masing – masing atau kecamatan,” tegasnya.
Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar Sundoro Budi Karyanto menjelaskan, di Kabupaten Karanganyar terdapat sekitar 54 organisasi relawan, Dari jumlah tersebut total personelnya mencapai 1.600 orang.
”Bagi desa atau kecamatan yang mungkin belum terdapat relawan bisa untuk menggandeng karang taruna ataupun organisasi masyarakat yang ada di wilayah untuk dapat bersama-sama melakukan edukasi,” tandas Sundoro.
Hingga kemarin, total kasus aktif positif Covid-19 di Bumi Intanpari mencapai 1.426 orang. Dari jumlah tersebut, 404 di antaranya menjalani rawat inap. Sedangkan 1.022 lainnya isolasi mandiri. Sementara program vaksinasi terus dikebut. Prioritasnya masih lansia, petugas pelayanan publik, tenaga kesehatan disusul pelaku UMKM dalam waktu dekat ini.
”Kami tekankan ke masyarakat untuk selalu menerapkan 5 M. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi,” tegas Sundoro. (rud/adi) Editor : Damianus Bram