Kondisi itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Dwi Cahyono. Dia menjelaskan, delapan kantor tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dispermades, Dinas Perdagangan, Inspektorat, dan kantor Kecamatan Karanganyar.
Dari delapan kantor pemerintahan tersebut, bahkan ada yang sudah tidak layak pakai. Terkait rencana pembangunan gedung baru akan diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang) kabupaten setiap tahunnya.
”Hasil dari musrembangcam di 17 kecamatan rata-rata mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum di wilayah mereka. Kemudian untuk yang tingkat kabupaten ada beberapa kantor atau gedung pemerintahan yang kami usulkan untuk dibangun, di antaranya DLH,” kata Dwi Cahyono, Senin (21/3).
Sementara untuk kantor DLH dan Dinas Pariwisata tidak bisa dirobohkan. Mengingat bangunan tersebut masuk dalam cagar budaya.
Sementara itu Kepala DLH Kabupaten Karanganyar Bambang Djatmiko mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan untuk memperbaiki kantor DLH. Namun, lantaran anggaran banyak yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19 maka pembangunannya ditunda.
”Tahun lalu kami sudah menyiapkan DED (detail engginering desain,Red) nya, tahun ini kami kembali mengajukan lagi. Semoga nanti di APBD 2023 bisa dibangun kantor atau gedung yang baru,” singkat Bambang. (rud/adi/dam) Editor : Damianus Bram