Ketua Paguyuban Warga Karanganyar (Pagaranyar) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) Sukirdi mengatakan, selama dua tahun tidak ada anggaran dari pemerintah kabupaten untuk kegiatan mudik gratis. Sebab, anggaran untuk mudik gratis yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terkena refocusing untuk penanganan Covid-19. Karena itu pemudik banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dan sebagian transportasi umum.
“Ada ribuan pemudik dari Karanganyar yang pulang kampung pekan ini. Karena biasanya mereka ini berjualan makanan pada siang hari. Makanya mereka memilih menghabiskan Ramadan dan Lebaran di kampung,” kata Sukirdi.
Sukirdi mengatakan, meski pada tahun ini tidak ada program mudik gratis dari pemkab, dia tetap berharap agar beberapa pihak seperti anggota DPRD dan tokoh masyarakat serta politik bisa mengupayakan dan memfasilitasi mudik gratis ini.
“Kalaupun memang tidak ada program mudik gratis dari pemerintah, kami juga siap untuk mudik mandiri. Tapi kalau ada kami juga siap mematuhi aturan. Saat ini teman-teman sudah banyak yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karanganyar Sri Suboko mengatakan, pemkab masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat dalam mempersiapkan arus mudik Lebaran ini.
“Sabtu besok (26/3) dishub seluruh Jateng dan DIY akan dikumpulkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Purwokerto. Kemungkinan membahas terkait persiapan mudik Lebaran,” kata Sri Suboko.
Soal alokasi mudik gratis Lebaran, Suboko mengatakan, tahun ini dari pemkab memang tidak ada alokasi untuk kegiatan tersebut.
“Sejak pandemi 2020 lalu, sampai saat ini anggaran itu memang tidak dianggarkan,” ungkapnya. (rud/bun/dam) Editor : Damianus Bram