Perombakan juga tidak dihadiri sejumlah lembaga desa dan perangkat desa setempat. Kejari Karanganyar hingga kini masih melakukan penyelidikan ada indikasi penyelewengan.
Salah satu pengawas BUMDes Berjo Djarwanto mengaku tidak tahu menahu apa alasan kepala desa melakukan perombakan kepengurusan BUMDes yang dilakukan pada akhir April lalu.
”Tiba-tiba pagi itu saya diundang untuk rapat oleh pak kepala desa, kemudian diumumkan kalau kepengurusan atau struktur kepengurusan BUMDes diubah,” terang Djarwanto.
Djarwanto mengaku, dalam perombakan tersebut seharusnya ada beberapa pihak yang terlibat. Seperti tokoh masyarakat dan perangkat desa yang bekerja di Pemerintah Desa Berjo.
”Ya hanya beberapa orang saja. Ada satu perangkat itu saja karena yang bersangkutan juga sebagai pengawas. BPD juga tidak ada yang datang,” ungkapnya.
Ditanya terkait Peraturan Desa (Perdes) dalam penataan BUMDes, Djarwanto menjelaskan, sesuai aturan dari Peraturan Kementerian Pedesaan (Kemendes), perombakan atau pemilihan ketua BUMDes seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali.
Camat Ngargoyoso Wahyu Agus Pramono membenarkan adanya perombakan tersebut. Namun dalam perombakan kepengurusan BUMDes yang baru, status untuk pengurus yang baru belum definitif atau belum pasti dan masih pejabat sementara.
Kepala Desa Berjo Suyatno mengaku rotasi tersebut sebagai penyegaran organisasi. ”Ini bagian dari penyegaran,” singkatnya. (rud/adi) Editor : Damianus Bram