Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Karanganyar Tri Haryadi mengatakan, sampai sejauh ini, organda belum menyatakan sikap secara resmi, lantaran dinas perhubungan (dishub) masih menunggu hasil kajian dari pemprov. Dia meminta kepastian bus yang beroperasi apakah BST atau Trans Jateng.
"Karena dua armada itu beda. Kalau trans jateng itu dari pemprov. Tapi kalau BST itu kan program dari Kementerian Perhubungan. Makanya kami menunggu kepastian dulu," kata Tri Haryadi.
Saat ini sudah ada salah satu koperasi jasa angkutan yang menolak kehadiran transportasi baru ini dengan mengirimkan surat kepada bupati. Namun, organda saat ini fokus sosialisasi kepada sejumlah pengusaha transportasi di Karanganyar agar menunggu sikap Dishub Karanganyar. Yang sebelumnya telah menyerahkan hasil pengecekan ke pemprov.
"Terus terang kami (Organda-Red) dan teman - teman pengusaha PO, belum pernah diajak untuk duduk bersama, atau dilibatkan dalam pembahasan rencana ini. Makanya kami akan minta penjelasan kepada dishub," ucap Tri Haryadi.
Sebagai informasi, setelah melakukan uji coba kendaraan bus listrik di Kota Solo maupun BST, pemerintah pusat juga akan mengembangkan pelayanan transportasi umum itu ke Karanganyar.
Tim dari badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng sudah melakukan feasibility study (FS) terhadap alat transportasi ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Karanganyar akhir pekan lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Sutarno mengungkapkan, pemkab bersama bappeda dan Dishub Jateng sudah membahas ini.
Dari hasil pembahasan, rute tidak hanya sampai ke wilayah Palur, namun penggunaan angkutan ramah lingkungan ini rencananya sampai ke Karangpandan atau maksimal sampai Tawangmangu.
“Rencananya kalau bisa sampai ke wilayah Subosukawonosraten (eks Karesidenan Surakarta, Red). Nah, untuk yang di Karanganyar itu dari bappeda dan dishub sudah survei. Rute nanti yang akan menentukan provinsi,” terang Sutarno. (rud/bun/dam) Editor : Damianus Bram