Peredaran Rokok Ilegal Incar Wilayah Perbatasan

Damianus Bram • Dipublikasikan Kamis, 25 Agustus 2022 | 16:00 WIB
SOSIALISASI: Pecas Ndahe tampil menghibur bersama Bupati Juliyatmono saat sosialisasi DBHCHT. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
SOSIALISASI: Pecas Ndahe tampil menghibur bersama Bupati Juliyatmono saat sosialisasi DBHCHT. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR - Tak sekadar penegakan peraturan daerah (perda) demi terciptanya kamtibmas di wilayah Kabupaten karanganyar, Satpol PP Kabupaten Karanganyar juga ikut memberantas peredaran rokok ilegal di Bumi Intanpari.

Sosialisasi menyasar pemilik warung atau toko di berbagai wilayah, terutama kawasan perbatasan yang rawan peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal. Karena peredaran rokok cukup meresahkan, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Penindakan Satpol PP Karanganyar Joko Purwanto mengungkapkan, selama 2021 lalu, Satpol PP berhasil mengamankan ribuan batang rokok dari ratusan bungkus rokok tak memiliki cukai resmi atau ilegal.

”Justru yang berbahaya itu adalah warung-warung di daerah pinggiran, warung yang biasa dijadikan sebagai tempat nongkrong petani, yang hendak pergi atau pulang dari sawah. Warung-warung di pinggir jalan itu justru berbahaya dalam peredaran,” terang Joko.

Joko mengungkapkan, beberapa rokok ilegal yang dijual di daerah perbatasan berkisar antara Rp 5.000 sampai Rp 7.000. Kantor bea cukai lantas melakukan penindakan yakni berupa pembinaan pemilik warung dan menyita rokok ilegal tersebut.

”Mereka (pemilik toko,Red) kan juga korban. Karena kadang mereka hanya dititipi oleh oknum yang tak bertanggung jawab yang sengaja untuk meminta agar pemilik warung atau toko menjual rokok tersebut,” paparnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, DBHCHT memiliki peran vital dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Bumi Intanpari. Khususnya dalam peningkatan pelayanan mutu kesehatan. Sebab itu, Yuli berharap masyarakat ikut ambil bagian dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Terutama yang marak terjadi di wilayah perbatasan.

”Dari hasil cukai rokok, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa untuk kesehatan, pertanian, dan pengembangan SDM,” ungkap bupati. (rud/adi) Editor : Damianus Bram
Satpol PP Karanganyar DBHCHT rokok ilegal