Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP2AKB) Kabupaten Karanganyar Agam Bintoro mengungkapkan, pihaknya menggelar Sekolah Siaga Kependudukan di sejumlah sekolah beberapa waktu terakhir.
Sekolah diminta mengintegrasikan materi atau kurikulum dalam beberapa mata pelajaran untuk bisa mengedukasi cara pengendalian penduduk. Serta memberikan edukasi siswa terkait pembelajaran reproduksi.
Sehingga peserta didik diharapkan mampu menghindari pergaulan bebas yang berakibat merusak masa depan anak itu sendiri. Sehingga mencegah pernikahan dini yang ada di lingkungan sekolah.
”Ini juga untuk mencegah kejadian ”kecelakaan” siswi melahirkan di salah satu SMA di Jumapolo, terulang,” jelas Agam.
Menurutnya, kasus itu dimungkinkan karena belum diberlakukannya program Sekolah Siaga Kependudukan di sekolah tersebut. Dari ratusan SMA dan SMP di Karanganyar, baru dua SMA yang saat ini menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan tersebut.
”Memang syaratnya tidak gampang, karena masing-masing guru wajib memiliki keterampilan dan memiliki pengetahuan pemberian materi dalam proses belajar mengajar, terutama guru mata pelajaran matematika, kemudian IPA dan Bahasa Indonesia,” ucap Agam.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku kejadian di SMA Jumapolo menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat. Terutama SMA maupun SMK untuk bisa memberikan edukasi terhadap siswa.
”Orang tua seharusnya yang lebih mengerti, karena waktu mereka (orang tua-red) lebih banyak ketimbang guru. Pergaulan dan perilaku anak harus diperhatikan,” tandasnya. (rud/adi/dam) Editor : Damianus Bram