Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, usulan reperda tentang bela beli produk Karanganyar agar semua produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Karanganyar bisa menggeliat, pengusaha kecil dapat merasakan semua bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten.
”Bela beli itu tujuannya mengoptimalkan dan memberikan dorongan kepada pelaku UMKM agar produksinya lebih bagus. Nanti pemerintah bisa menggunakan produk tersebut. Syukur bisa memberikan akomodasi anggaran atau fasilitas kepada teman-temen untuk bisa menjual produknya ke luar daerah,” kata Bagus, Senin (24/10).
Sedangkan untuk perda tentang desa wisata sebagai payung hukum pengelola desa wisata agar bisa mengembangkan potensinya tanpa harus melalui pemerintah desa ataupun badan usaha milik desa (BUMDes).
”Pengelolaan wisata desa agar bisa lebih leluasa. Ada payung hukum yang jelas. Karena selama ini teman-teman pengelola desa wisata belum memiliki dasar yang cukup jelas untuk pengembangannya,” kata Bagus.
Kabid Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar Teguh Hariono mengungkapkan, secara regulasi atau administrasi di pemerintahan desa, pengembangan desa wisata harus dilandasi dengan peraturan desa (perdes). Namun, untuk pengawasan berada di dispermades.
”Dari 29 desa wisata, yang sudah menerima surat keputusan (SK) dari bupati sebagai desa wisata mandiri dan berkembang. Sedangkan lima desa lainnya saat ini masih rintisan,” tandasnya. (rud/adi/dam) Editor : Damianus Bram