”Saya minta perangkat desa serta pengurus badan usaha milik desa (BUMDes) untuk memperluas lahan untuk tanaman tembakau. Karena pada 2023 nanti Kabupaten Karanganyar dapat DBHCHT Rp 22 miliar,” terang Bupati, Kamis (1/12).
Bupati menjelaskan, jika nanti ada lahan untuk pertanian tembakau, maka pemerintah desa segera melaporkan ke dinas terkait agar didata. Selanjutnya penerimaan dana tersebut bisa semakin bertambah untuk kesejahteraan masyarakat Karanganyar.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Karanganyar Asih Handayani membenarkan penambahan DBHCHT. Itu terjadi lantaran adanya kenaikan tarif cukai rokok. Dan tak kalah pentingnya kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengelola DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
”Ada beberapa faktor, salah satunya memang adanya tarif cukai hasil tembakau. Karena selama 2 tahun sekaligus mencapai sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024. Kemudian sigaret kretek mesin (SKM) golongan I dan II, rata-rata kenaikan tarif cukai 11,5 persen hingga 11,75 persen,” jelas Asih.
Ditanya terkait penggunaan DBHCHT di Kabupaten Karanganyar, Asih menjelaskan, 50 persen di antaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian 40 persen untuk kesehatan dan 10 persen untuk penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Karanganyar. (rud/adi/dam) Editor : Damianus Bram