Ditemui di Plasa Alun-Alun Karanganyar, Jumat (2/12), Yuli (sapaan akrab Juliyatmono) menjelaskan usulan UMK tersebut berpedoman pada peraturan pemerintah pusat. Kabupaten atau kota, harus patuh atau taat aturan tersebut.
“Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker), sesuai usulan dari teman-teman buruh. Karena dalam peraturan tersebut jelas. Pemkab wajib berpedoman dari permenaker tersebut. Setelah dihitung, kemudian munculah angka itu,” terang Yuli.
Bupati menambahkan, pemkab sudah mengakomodasi usulan serikat buruh, maupun dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karanganyar. Nominal UMK menyesuaian penghitungan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sementara itu, UMK 2023 akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Terkait nominal di Bumi Intanpari yang sudah dikirim ke gubernur, kubu Apindo mengaku keberatan. Apindo bahkan mengancam akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menklaim, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 cacat hukum.
“Kami tetap kukuh penentuan UMK menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK). Karena teman-teman Apindo pusat saat ini sudah mengajukan judicial review,” tegas salah seorang pengurus Apindo Karanganyar Joko Mulyanto. (rud/fer/dam) Editor : Damianus Bram