Aset Rp 100 M eks PNPM Beralih ke BUMDesma

Damianus Bram • Dipublikasikan Jumat, 20 Januari 2023 | 15:50 WIB
ATURAN BARU: Sejumlah camat mengikuti sosialisasi program transformasi eks PNPM menjadi BUMDesma di aula DPUPR Karanganyar, Kamis (19/1/2023). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
ATURAN BARU: Sejumlah camat mengikuti sosialisasi program transformasi eks PNPM menjadi BUMDesma di aula DPUPR Karanganyar, Kamis (19/1/2023). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Aset produktif sebesar Rp 100 miliar yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kabupaten Karanganyar akan beralih ke badan usaha milik desa bersama (BUMDesma).

Menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Bab XVI, Pasal 73 Ayat 1, dimana pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM wajib dibentuk atau bertransformasi menjadi BUMDesma.

”Kami ingin transformasi dari lembaga eks-PNPM ini bisa rampung akhir Januari ini. Segera bentuk BUMDesma, karena ini merupakan amanat dari peraturan menteri desa, agar nanti kelembagaannya bisa terlindungi, dan terus bisa memberikan manfaat,” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono usai sosialisasi transformasi pengelola dana bergulir masyarakat eks PNPM menjadi BUMDesma di kantor DPUPR Karanganyar, Kamis (19/1/2023).

Bupati menambahkan, saat ini ada 15 kecamatan yang masih memiliki unit pengembangan dana bergulir masyarakat tersebut. Sedangkan dua kecamatan lain yakni Kecamatan Colomadu dan Kecamatan Jaten tidak ada.

”Makanya saya berharap para camat segera bermusyawarah membentuk BUMDesma itu. Nanti di situ dibuatkan bagan untuk struktur pengurus. Kemudian untuk desa saya minta memberikan penyertaan modal, supaya benar-benar menjadi badan usaha bersama desa,” ucapnya.

Ketua Asosiasi UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM) eks PNPM Kabupaten Karanganyar Agus Riyanto mengaku, UPK PNPM Kabupaten Karanganyar saat ini memiliki aset sebesar Rp 100 miliar. Kemudian 3.722 kelompok dan untuk pengembangan modal, hingga saat ini sudah mencapai sebesar 368 persen untuk 27.583 pemanfaat.

”Semua UPK di 15 kecamatan saat ini masih aktif semua. Ya kalau nanti bakal ada transformasi, kami tetap akan menunggu keputusan dari proses judicial review (JR) di mahkamah konstitusi. Karena UPK ini kan jelas, yang punya siapa, kemudian pemanfaatannya juga jelas. Kalau nanti diubah dan kami diminta untuk bertransformasi, nanti pemanfaatannya bagaimana kami juga belum tahu. Padahal dari 15 UPK di Karanganyar saat ini semua aktif,” tandasnya. (rud/adi/dam) Editor : Damianus Bram
bupati karanganyar juliyatmono BUMDESMA PNPM Aset PNPM