Pemkab Sragen Belum Pastikan Sharing Anggaran Pilkada

Damianus Bram • Dipublikasikan Rabu, 25 Januari 2023 | 04:32 WIB
KOMPONEN PEMILU: Pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), Selasa (24/1/2023). (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)
KOMPONEN PEMILU: Pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), Selasa (24/1/2023). (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Pemerintah Kabupaten Sragen siap membantu anggaran terkait kebutuhan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu disampaikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati usai pelantikan panitian pemungutan suara (PPS), Selasa (24/1/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen mengestimasi kebutuhan untuk pilkada sekira Rp 53 miliar.

”Kami siap mem-backup anggaran KPU, itu sebagai bentuk dukungan penuh. Soal kisaran jumlahnya masih komunikasi terus dengan KPU untuk menginventarisasi agenda dan kegiatannya. Karena harus ada yang disharingkan dengan provinsi. Anggaran belum pasti,” ujar Yuni.

Yuni menjelaskan, masih ada pembicaraan yang berlanjut. Dia berharap pelaksanaan bisa sukses. Sebelumnya pembicaraan dengan pemerintah Provinsi Jateng. Sharing provinsi masih lebih rendah dibanding kabupaten. Sehingga pihaknya belum bisa menyepakati hal tersebut.

”Mudah-Mudahan bisa lebih rendah lagi,” ungkapnya.

Ketua KPU Sragen Minarso menjelaskan, untuk pemilihan umum (pemilu), total anggaran dari APBN. Sedangkan yang dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sragen yakni anggaran pilkada. Sementara anggaran sharing antara pemprov dan pemkab.

”Usulan jika kondisi normal Rp 53 miliar. Dari anggaran sekitar itu, calonnya bisa 4-5 pasang calon. Artinya ini masih dibicarakan bersama. Nanti realitanya kami tunggu,” jelasnya.

Sedangkan terkait PPS, 624 orang dilantik serentak di Stadion Taruna. Perihal pengumuman hasil nilai PPS, dia menerangkan tidak ada aturan baku harus ditampilkan atau tidak. Namun untuk ujian PPK dilangsungkan dengan CAT, sehingga peserta bisa melihat nilai yang bersangkutan. Sedangkan nilai PPS, yang dikoreksi melalui PPK, kemudian semua nilai dilaporkan ke KPU untuk dilanjutkan rapat pleno.

”Nilai tertinggi rangking 1-6 disampaikan ke KPU. Kemudian diturunkan hasil pleno PPK, dilihat adakah nilai dari PPS calon jadi, bergeser menjadi tidak jadi. Atau dari tidak jadi bergeser jadi. Laporan terakhir tidak ada kesalahan,” jelas Minarso.

KPU Sragen sendiri mencantumkan enam besar. Tiga nama yang jadi dan tiga nama yang calon pergantian antar waktu (PAW). (din/adi/dam) Editor : Damianus Bram
Pemkab Sragen anggaran pilkada Pelantikan PPS KPU Sragen