RADARSOLO.COM – Pemkab Karanganyar terancam kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Terutama dari dua jalur pendakian Gunung Lawu.
Ini lantaran perjanjian kerja sama dengan Perhutani dalam pengelolaan dua jalur pendakian tersebut masih abu-abu.
Sebagai pengingat, dua jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Yakni jalur Cemoro Kandang dan Cetho.
Hal itu buntut berakhirnya perjanjian kerja sama antara Pemkab Karanganyar dengan Perhutani per 31 Desember.
Informasi yang dihimpun Radarsolo.com, PAD yang didapat Pemkab Karanganyar dari sektor tersebut mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
Tak mengherankan jika Pemkab Karanganyar mendesak Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, untuk melanjutkan kerja sama tersebut.
“Kami sudah datang dan jemput bola ke sana. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Ya masih menunggu kabar dari sana,” kata Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karanganyar Hari Purnomo.
Dikatakan Hari, balai perhutanan memberi keterangan jika mereka kekurangan sumber daya manusia (SDM).
Mengingat mereka juga mengelola kawasan hutan se Jawa.
Alhasil perjanjian kerja sama yang diajukan Pemkab Karanganyar tertunda.
Selama ini, lanjut Hari, kerja sama pengelolaan jalur pendakian itu memberikan kontribusi bagi PAD Karanganyar. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak.
Sebab, hasil pendapatan dari program kerja sama ini masih dibagi-bagi lagi.
“Ya tidak banyak untuk pendapatannya. Kan sistemnya itu bagi hasil dengan Perhutani. Tapi kalau tidak segera dibuka, ya otomatis pendapatan sektor pariwisata berkurang,” papar Hari.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Hatmoko berharap, pemkab rajin mendesak Perhutani terkait program kerja sama tersebut.
Ini agar PAD dari sektor pariwisata kembali normal.
“Ya kalau tidak segera dilakukan perpanjangan kerja sama, selain mempengaruhi sejumlah ekonomi teman-teman yang ada di atas, tentunya juga pendapatan daerah,” bebernya. (rud/fer/ria)
Editor : Syahaamah Fikria