RADARSOLO.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PUDAM Tirta Lawu Karanganyar tentang penanganan masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
MoU diteken oleh Kepala Kejari (Kajari) Karanganyar Robert Jimmy Lambila didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Karanganyar Agus Rudiwawan dan dengan Direktur Utama (Dirut) PUDAM Tirta Lawu Prihanto didampingi Kepala Bagian Perekonomian Sri Asih Handayani dan Asisten Perekonomian Titis Sri Jawoto di aula Kantor Kejari Karanganyar, beberapa waktu lalu.
Kasi Datun Kejari Karanganyar Agus Rudiwawan menjelaskan, penandatangan kerjasama ini untuk penyelesaian permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum berupa bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.
Pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion/LO), pendampingan hukum (legal assistance/LA) dan audit hukum (legal audit), dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah.
”Nota kesepahaman ini ada masa berlakunya. Nanti akan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak,” terang Agus.
Agus menambahkan, selain melakukan penandatangan MoU dengan PUDAM Tirta Lawu yang merupakan BUMD milik Kabupaten Karanganyar, pihaknya tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan penandatangan kerjasama dengan BUMD yang lain. Lantaran kejari merupakan salah satu jaksa pengacara negara (JPN).
”Rencana nanti semua BUMD akan melakukan hal sama. Kemarin beberapa BUMD sudah berkoordinasi ada yang memperpanjang untuk MoU dan ada juga yang akan membuat baru. Layanan yang dapat diberikan oleh kejaksaan sebagai JPN, nanti di antaranya bantuan hukum, pendampingan hukum (legal assistance), pendapat hukum (legal opinion), dan tindakan hukum lainnya. Semua layanan tersebut dapat diberikan apabila ada permohonan dari PUDAM,” tandasnya. (rud/adi)
Editor : Adi Pras