RADARSOLO.COM — Sebanyak 85 peserta yang terdiri dari perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar mengikuti workshop literasi pasar modal yang digelar oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Karanganyar.
Setiap kecamatan mengirimkan lima perwakilan untuk mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, khususnya terkait investasi yang aman dan legal.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Karanganyar, Sri Asih Handayani tersebut.
Dalam sambutannya, Sri Asih menekankan pentingnya peningkatan pemahaman keuangan di tingkat perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Tujuan kegiatan ini adalah agar para perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan mampu mengelola keuangan pribadi secara bijak, salah satunya melalui investasi pasar modal. Selain itu, juga untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak pada investasi ilegal, rentenir, maupun pinjaman online yang tidak resmi,” tegasnya.
Diungkapkan Sri Asih Handayani, workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah 2, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, dan MNC Sekuritas.
"Para peserta tidak hanya mendapatkan materi edukatif seputar dunia pasar modal, tetapi juga mendapat motivasi dan bimbingan langsung untuk membuka rekening saham serta memulai investasi," ungkapnya.
Melalui praktik langsung yang dilakukan selama workshop, peserta dibimbing agar dapat menjadi investor yang ulet, bijak dalam mengelola pendapatan pribadi, serta memahami risiko dan potensi pasar modal secara cermat.
“Kami ingin agar perangkat desa dan kelurahan ini menjadi agen literasi keuangan di tengah masyarakat. Kalau perangkatnya sudah paham, masyarakat akan lebih percaya dan ikut belajar,” ujar salah satu narasumber dari BEI.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja TPAKD Kabupaten Karanganyar tahun 2025, dengan sekretariat pelaksana berada di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Karanganyar.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan dan membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa. (rud/adi)
Editor : Adi Pras