RADARSOLO.COM — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karanganyar mulai bergerak cepat merespons sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari, Kecamatan Jumantono.
Langkah perbaikan kini tengah diproses dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,5 miliar.
Kepala DLH Karanganyar, Sunarno mengatakan, penataan ulang TPA Sukosari merupakan tindak lanjut atas sanksi administratif dari KLHK.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD melalui kebijakan mendahului anggaran.
“Anggaran itu digunakan untuk pembuatan drainase, pengadaan tanah uruk di Blok C, pipanisasi gas metana, hingga penyusunan perencanaan teknis lainnya,” jelas Sunarno, (20/6/2025).
Upaya ini diarahkan untuk membenahi sistem pengelolaan sampah di Karanganyar dengan pendekatan sanitary landfill, sebagai pengganti metode pembuangan terbuka yang sudah tidak diperbolehkan.
Meski kegiatan fisik belum dimulai, Sunarno memastikan saat ini tengah berlangsung proses penyusunan dokumen untuk lelang pengadaan.
“Saat ini dalam proses penyusunan dokumen. Target kami, Juli nanti sudah masuk tahapan lelang,” terangnya.
Sambil menunggu proses administrasi rampung, DLH juga mulai melakukan perataan gundukan sampah di Blok A.
Perataan dilakukan oleh petugas lapangan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus mengubah wajah TPA Sukosari menjadi lebih tertata dan sesuai standar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
“Ini bagian dari komitmen kami dalam memperbaiki pengelolaan sampah dan menjawab teguran dari pusat,” pungkas Sunarno. (rud/adi)
Editor : Adi Pras