RADARSOLO.COM – Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar menjadi perhatian serius sejumlah pihak. Data Dinas Kesehatan mencatat, sepanjang 2024 jumlah kasus HIV/AIDS telah mencapai 1.315 orang.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karanganyar mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur.
Anggota Fraksi PDIP, Prasetya Ady Saputro menyebut fenomena HIV/AIDS sebagai ”gunung es” yang sulit dideteksi seluruhnya di permukaan.
Dia menegaskan, penanganan HIV/AIDS bukan semata menjadi tanggung jawab individu. Melainkan tanggung jawab bersama yang mencakup pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.
”Pemerintah Daerah harus hadir dalam bentuk kebijakan nyata, edukasi berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan. Yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap ODHA agar tidak didiskriminasi,” tegas Prasetya dalam pandangan umum fraksi terhadap LPJ APBD 2024 dalam sidang paripurna yang digelar DPRD sebelumnya.
Dia juga berharap Pemkab Karanganyar memperkuat langkah pencegahan dengan pendekatan yang lebih masif, terutama kepada kelompok usia produktif dan remaja.
Menanggapi hal itu, Bupati Karanganyar Rober Christanto memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Dia menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut terkait penanganan HIV/AIDS di Karanganyar.
”Pemerintah akan segera menindaklanjuti penyebaran HIV/AIDS ini dengan seksama. Langkah pencegahan dan pengawasan akan lebih diperkuat agar angka kasus dapat ditekan pada tahun 2025,” ujar Bupati dalam jawabannya.
Bupati juga menyampaikan pemkab akan melibatkan lintas sektor. Mulai dari dinas kesehatan, pendidikan, hingga tokoh masyarakat dalam menyusun program pencegahan yang lebih terintegrasi.
”Kami akan upayakan penanganan yang komprehensif, mulai dari edukasi hingga layanan kesehatan. Ini harus menjadi gerakan bersama,” tandasnya.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan Karanganyar mampu menekan laju pertambahan kasus HIV/AIDS dan memberikan perlindungan yang layak bagi masyarakat yang terdampak. (rud/adi)
Editor : Adi Pras