RADARSOLO.COM – Kasus keracunan massal siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Karanganyar mengundang keprihatinan banyak pihak.
Terlebih terjadi selama sepekan terakhir. Pertama dialami belasan siswa salah satu SMP di Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar.
Tak berselang lama, giliran puluhan siswa SD dan SMPN 1 Tawangmangu pada Kamis (9/10/2025).
Dari rentetan kasus tersebut, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang jadi sorotan. Mengingat, mereka lah yang menyajikan menu MBG untuk disantap siswa.
Terungkap fakta, dari 34 SPPG di Bumi Intanpari yang sudah beroperasi, baru dua SPPG yang sudah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SHLS).
Seperti diketahui, SHLS itu merupakan syarat wajib bagi SPPG sebelum menjalankan program MBG.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar Yopi Eko Jatiwibowo mengungkapkan, dari total 34 SPPG yang telah beroperasi, baru dua SPPG yang sudah mengantongi SHLS. Sementara sisanya masih dalam tahap proses pengurusan.
”SK (surat keputusan) dari kementerian baru turun awal bulan ini. Karena itu, kami langsung mengebut proses perizinan agar seluruh SPPG di Karanganyar segera memiliki SHLS,” jelas Yopi, Jumat (10/10/2025).
Menurut Yopi, pihaknya menargetkan seluruh proses perizinan SHLS bagi 34 SPPG tersebut rampung bulan ini.
Langkah percepatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana pengolahan pangan di Karanganyar memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Pihaknya juga menyoroti temuan di lapangan terkait salah satu SPPG di Kelurahan Popongan yang ditutup usai dilakukan pengecekan oleh badan gizi nasional (BGN).
Penutupan itu dilakukan setelah muncul dugaan kasus keracunan yang menimpa belasan murid dari beberapa sekolah.
”Ada belasan siswa yang sempat dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena mengalami gejala mual, muntah, dan diare. Kami masih melakukan penelusuran bersama instansi terkait untuk memastikan penyebab pastinya,” imbuhnya.
Dinkes Karanganyar menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh SPPG di wilayahnya.
Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terulang dan seluruh produk pangan yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. (rud/adi)
Editor : Adi Pras