RADARSOLO.COM – Puluhan guru madrasah di Kabupaten Karanganyar nekat berangkat ke Jakarta, Rabu (29/10/2025) siang.
Mereka akan mengikuti aksi damai menuntut kesetaraan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Mereka merasa selama ini terpinggirkan karena tidak pernah mendapat kesempatan mengikuti seleksi PPPK sebagaimana guru di sekolah negeri.
Koordinator Paguyuban Guru Madrasah Mandiri (PGMR) Kabupaten Karanganyar Muhammad Arif Ruslan mengungkapkan, hambatan utama terletak pada persoalan administrasi.
Para guru madrasah tidak bisa masuk portal pendaftaran PPPK karena tidak memiliki surat keputusan (SK) yang diakui sistem pemerintah.
”Masuk portal saja nggak bisa, ya ndak mungkin bisa daftar. Karena ada prasyarat yang tidak bisa kami penuhi,” ujar Ruslan, Rabu (29/10).
Ruslan menjelaskan, SK guru madrasah berbeda dengan guru sekolah negeri. Jika guru negeri memiliki SK dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama, maka guru madrasah hanya memiliki SK dari yayasan tempat mereka mengajar.
”Jadi selama ini kesempatan kami yang dibedakan. Kalau di sekolah negeri bisa ikut PPPK karena SK-nya dari kanwil. Kalau kami, SK dari yayasan, jadi otomatis tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun, rencananya aksi damai akan digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (30/10) mulai pukul 07.30 WIB.
Mereka berharap pemerintah membuka peluang yang sama bagi guru madrasah untuk mengikuti seleksi PPPK.
Ruslan menambahkan, banyak guru madrasah yang telah puluhan tahun mengabdi namun belum juga diangkat menjadi ASN maupun PPPK.
”Ada yang sudah 30 tahun masa kerja, ada yang 25 tahun, saya sendiri sudah 20 tahun masih honorer,” ungkapnya.
Sebanyak 30 perwakilan guru dari jenjang RA, MI, MTs, hingga MA di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar turut serta dalam keberangkatan menuju Jakarta.
Mereka berharap suara mereka didengar dan perjuangan panjang guru madrasah mendapat perhatian pemerintah pusat. (rud/adi)
Editor : Adi Pras